Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo mengakhiri audit LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011. Berakhirnya pemeriksaan oleh lembaga Negara itu ditandai dengan penyampaian Dokumen atas temuan tim BPK oleh Ketua tim Audit Bambang Setiawan,SE,Ak yang didampingi rekan se timnya Imam Rochmadi,SE dan Panji Perdana,A.Md kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib bertempat diruang kerja Bupati Gorontalo Rabu (09/5).
DPPKAD Hadirkan Seluruh Penegak Integritas
Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan secara transparan dan Akuntabel yang di dasari Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu telah menetapkan tanggal 10 sebagai hari penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hari ini selasa (09/05), sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut Pemerintah kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah menggelar acara dengan tema Jumpa Bersama Para Penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Acara yang berlangsung di aula DPPKAD dihadiri seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang SKPD yang dibuka langsung oleh Sekda Hadidjah U.Tayeb dan turut dihadiri tim BPK RI.
Keberhasilan dan inovasi yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan dan keuangan, khususnya melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pembentukan majelis pertimbangan TP-TGR, kembali mengundang apresiasi dari pemerintah daerah lainnya. Terbukti, pemerintah kabupaten Cianjur yang dipimpin Staf ahli Pembangunan Tedy Artiawan, Staf Ahli Pemerintahan, staf ahli kemasyarakatan & SDM serta staf ahli Bidang Ekonomi melakukan studi banding ke pemerintah kabupaten Gorontalo, yang diterima langsung oleh kepala Dppkad kabupaten Gorontalo Yusran Lapananda diruang kerjanya. Senin (07/05)
Government Mobile Jilid II yang membawa pelayanan kepada masyarakat , rupanya telah banyak dicontohi oleh sejumlah daerah bahkan pemerintah pusat. GM yang dilaksanakan di Kecamatan Bilato ini , dimulai dengan pencanangannya yang dibuka langsung Bupati David Bobihoe Akib, jumat (25/02) kemarin.Pelaksanaan GM yang bakal digelar diseluruh kecamatan se-wilayah Kabupaten Gorontalo itu, dijadwalkan dari daerah terjauh. Bupati David Bobihoe Akib, dalam arahannya dalam apel perdana GM, Yang dipusatkan didesa totopo menjelaskan, Pelaksanaan GM merupakan refleksi sebuah komitmen Pemda dalam implementasi good governance dan clean-government. " Kita dinilai berhasil melakukan terobosan dengan memafaatkan GM untuk pelayanan prima, maka saat in GM pun telah menjadi icon nasional.
Dirangkaikan dengan Penandatanganan Action PlanLimboto – Satuan tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo rencananya akan dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib Kamis (2/3) bertempat dilapangan tenis indoor rumah dinas Bupati. Pengukuhan itu menyusul terbitnya surat keputusan Bupati No.86/25/2011 tentang perubahan pertama SK Bupati No.99/25/11/2010 tentang Pembentukan Satgas SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Limboto - Kehadiran BPKP selama ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan Pemda dalam segala aspek yang mengenai manajemen pemerintah daerah. Ditambah lagi posisi BPKP yang semakin strategis setelah terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Khusus bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, peran BPKP tersebut sangat dirasakan karena sebagai mitra yang sudah terjalin begitu baik khususnya dengan BPKP perwakilan Sulut sehingga Pemkab pada tahun 2010 mendapatkan 3 penghargaan dibidang keuangan yaitu Opiini WTP dari BPK, Penerapan sistem Akuntansi terbaik dari Kementrian Keuangan serta penyusun laporan keuangan terbaik dari kanwil XXVI dirjen Perbendaharaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib saat memberikan sambutan pada pengresmian kantor penghubung BPKP Gorontalo Jum,at (8/4). Dihadapan Kepala BPKP RI Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Ph.D, Bupati terbaik se-Indonesia itu mengatakan berkat kerjasama dengan BPKP tersebut yang menghasilkan berbagai penghargaan, Pemkab Gorontalo menjadi tujuan studi banding dari daerah lain serta secara khusus diundang dalam berbagai seminar Nasional. "Kerjasama yang baik dengan BPKP Sulut selama ini sudah berbuah hasil yang baik," kata David.
Tinjau Pelaksanaan Government MobileTilango - Panas terik matahari tak menyurutkan niat Kepala BPKP RI Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Ph.D untuk meninjau langsung lokasi pelaksanaan Government Mobile (GM) Jum'at (8/4) yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Gorontalo. Selesai meresmikan kantor penghubung BPKP Gorontalo, Mardiasmo didampingi Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib beserta rombongan langsung menuju lukasi GM di Kecamatan Tilango. Government Mobile sendiri merupakan upaya Pemda dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dimana seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkantor selama dua hari di Kecamatan.
PNS Pemkab Gorontalo Sejak Senin Sudah Gajian
Sementara itu, dari Jakarta Pemerintah Pusat mengeluarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011 serta PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2011TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menuai prestasi hal ini di buktikan dengan penerapan SPIP yang masuk kategori 5 daerah terbaik se Indonesia dan juga sebagai daerah Percontohan penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda saat apel pagi Selasa 25/10 usai menerima pesan singkat via sms dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Sosialisasi SPIP di lingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo secara Marathon terus di gelar, kali ini Satgas SPIP Kabupaten Gorontalo menggelar Sosialisasi pada Dinas Perhubungan Selasa (25/10), setelah beberapa hari sebelumnya melakukan sosialisasi yang sama di lima SKPD. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan dihadiri Seluruh Pejabat Eselon III, IV serta seluruh staf di lingkungan dinas Perhubungan.
Mendorong tercapainya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yangg transparan dan akuntabel sekaligus terciptanya good-governance di Kabupaten Gorontalo, BPK-RI Perwakilan Provinsi mulai melakukan E-Audit terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. Kegiatan itu diawali dengan laporan Tim Audit kepada Bupati Gorontalo oleh Wakil Ketua BPK-RI Provinsi Gorontalo Imam Rochmadi, Wakil Penanggung Jawab Hery Purwanto dan Pengendali Teknik BPK-RI Provinsi Gorontalo Joni Agung Priyanto.
untuk menciptakan efisiensi pengelolaan pajak ke kas negara khususnya di Kabupaten Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo melalui Kantor Perpajakan Limboto menggelar Penyuluhan Perpajakan kepada seluruh bendaharawan penerimaan dan pengeluaran dilingkup Pemkab Gorontalo, Rabu (23/11). Kegiatan yang berlangsung di gedung Kasmat Lahay dibuka langsung sekretaris Daerah Hadidjah Tayeb.
Terkait rencana pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi di Aula Quality Hotel Gorontalo, Senin (28/11/2011). Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini anggota Komisi XI DPR RI, Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kepala KPP Pratama Gorontalo yang diwakili Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo, Notaris, LSM, Unsur Perbankan serta staf DPPKAD khusus membidangi Pajak dan Pendapatan.
Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yusran Lapananda, Selasa (6/12) membuka acara Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah bagi seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bertempat di gedung Kasmat Lahay dengan pemateri dari Dinas PPKAD.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo kembali melahirkan inovasi di bidang Aset, hal ini di katakan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda di sela-sela pembukaan Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah yang di rangkaikan dengan Pencanangan Pelabelan khusus barang milik daerah.
Predikat WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Gorontalo untuk kedua kalinya menjadi daya tarik daerah lain untuk bertukar informasi tentang pengelolaan Keuangan. Rabu (18/01) bertempat di ruang Kerjanya Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda,SH,MH di dampingi Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Menerima tim studi banding dari DPPKAD Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang di pimpin langsung Kepala Dinas Drs.Hi. Armelli Mendri,Ak.
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Gorontalo mulai melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2011. Audit pendahuluan yang akan dilaksanakan selama 25 hari tersebut diawali dengan entry meeting BPK dengan Sekda yang di dampingi Asisten, dan Sekretaris serta Kepala Bidang Dinas PPKAD di ruang kerja sekretaris Daerah, Rabu (22/02).
Dalam rangka sinergitas tentang hal pengelolaan keuangan dan Aset daerah, Kepala Dinas PPKAD melalui Kepala Bidang Aset Arifin Suaib, ME baru-baru ini menerima kunjungan dari DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Dijelaskannya, kunjungan yang dipimpin langsung kepala Seksi Administrasi Aset khusus mendiskusikan tentang Sensus Barang Milik Daerah, dimana Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2011 lalu telah sukses melaksanakan sensus BMD.
Tim studi banding Kabupaten Barru Sulsel lebih jauh mendalami sistem pengelolaan keuangan dan Aset di DPPKAD Kabupaten Gorontalo, Selasa (06/3). Hal tersebut sebagai tindak lanjut pemaparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Hadidjah U.Tayeb sehari sebelumnya di ruang Pola Kantor Bupati.Study Komparatif tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru di DPPKAD Kabgor dipimpin langsung oleh Sekda Barru Ir.Hi Nasarudin,M.Si didampingi Kepala Inspektorat Barru Jalaludin Made. "Kami berharap setiap daerah yang berkunjung mendalami pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo sekembalinya bisa beroleh Opini WTP", Ungkap Kadis DPPKAD Yusran Lapananda yang secara terbuka menyampaikan seluk beluk penyelenggaran dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo.
Predikat yang disandang oleh Kabupaten Gorontalo yang diberikan BPK RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut menjadikan kabupaten gorontalo menjadi sasaran studi banding dari berbagai daerah di Indonesia.
Berhasil dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menghantarkan Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo masuk dalam lima daerah terbaik se Indonesia sebagai Pilot Project Penerapan SPIP. Hal tersebut mengundang daerah-daerah lain untuk mengetahui lebih jauh tentang proses penerapan SPIP di Kabupaten Gorontalo. Dalam menyiapkan strategi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, serta pembentukan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Inspektorat Kabupaten Bomsel Drs.Sjamsul Badu melaksanakan study Kompratif tentang SPIP diKabupaten Gorontalo dan langsung diterima Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Drs.Astri Tuna, Senin (5/3) kemarin .
Setelah beberapa pekan berkutat dengan penyusunan Laporan Keuangan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited untuk di review kembali oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk di audit lebih lanjut. Review Inspektorat terhadap LKPD Ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan tersebut oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapanda kepada tim Review Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang di pimpin Yahya A.Harun,M.si di ruang kerja Kadis PPKAD, Selasa (20/03).
Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang telah berhasil dicapai oleh Kabupaten Gorontalo untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 dan 2010 serta komitmen dari Bupati Gorontalo untuk selamanya mempertahankan WTP, Kadis PPKAD dalam kesempatan itu mengatakan Inspektorat GOrontalo harus lebih serius dalam pelaksanaan review laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK RI Perwakilan Gorontalo akhir bulan maret ini. "Diharapkan pelaksanaan Review Laporan Keuangan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu, berbekal dengan pengalaman dan hasil pencapaian ditahun-tahun sebelumnya", Jelas Yusran.
Opini WTP yang diraih Kabupaten Gorontalo secara berturut menjadi acuan daerah-daerah lain berkunjung untuk Sharing ataupun study tentang pengelolaan Keuangan dan Aset di DPPKAD Kab.Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan tim study Komparatif dari Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKAD Hi.Herman SE,MT beserta jajarannya dan didampingi Badan Anggaran DPRD Kepulauan Meranti M.Jufri dan Taufiqurahman. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPPKAD Kabupaten Gorontalo Susi Dwiwahyuni didampingi Kepala-kepala Bidang DPPKAD Kab.Gorontalo, selasa (20/03) diruang kerja Kadis DPPKAD.
Dalam Pertemuan itu sekretaris DPPKAD mengungkapkan bahwa semenjak diraihnya Opini WTP dari BPK RI untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2009 dan 2010, DPPKAD kab.Gorontalo telah banyak menerima kunjungan dari daerah-daerah lain. Study yang dilaksanakan daerah-daerah tersebut berbeda-beda diantaranya tentang Proses pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR, Pengelolaan Aset, Proses Penganggaran sampai pada penerapan Reward bagi pengelola keuangan dan mitra pengelola keuangan terbaik yang dikemas (APKD). Lebih lanjut Sekretaris DPPKAD mengucapkan permohonan maaf dari Kepala DInas PPKAD yang belum dapat menghadiri pertemuan tersebut.
Kegiatan yang bertujuan merangsang partisipasi aparat terhadap lancarnya pembangunan menjadi suatu kewajiban penting Untuk itu para bendaharawan perlu mendapatkan pengetahuan dan penyegaran tentang peraturan perpajakan yang baru. Hal tersebut di ungkapkan Kadis PPKAD pada pembukaan acara Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun Pajak 2011, Rabu (21/03). Kegiatan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati dihadiri seluruh Bendahara SKPD dilingkup Pemkab Gorontalo dengan Pemateri dari Kantor Perpajakan Limboto.
DPPKAD Kabupaten Gorontalo terima kunjungan Pemkab Kubu rayaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Sekretaris Dinas Susi Dwiwahyuni,SH Kamis (15/03) pekan kemarin menerima tim study komparatif dari DPPKAD Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Yusran Anizam,S.Sos,M.Si. Kunjungan daerah dengan potensi hasil pertanian dan perkebunan yang subur itu sebagai tindak lanjut dari Pemaparan Bupati Gorontalo yang diwakili Sekretaris Daerah Hadidjah U.Tayeb tentang tatacara pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR yang diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Selain hal tersebut beberapa faktor lain yang menjadi tujuan dari kunjungan tersebut diantaranya Pengelolaan Aset Daerah dan media penyampaian informasi pengelolaan keuangan.
Untuk menindak lanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menggelar Sidang Majelis Pertimbangan TP TGR pada Selasa (27/03)di ruang pola kantor Bupati Gorontalo, Sidang Majelis TP TGR tahap pertama tersebut merupakan sidang perdana untuk periode tahun 2012 yang mengundang 98 orang tertuntut yang melibatkan sejumlah aparat Pegawai Negeri Sipil, Anggota Legislatif dan beberapa mantan anggota legislatif.
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar Diseminasi Penilaian Resiko oleh BPKP Perwakilan Gorontalo, selasa (27/03) diruang pola kantor Bupati Gorontalo. Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan DPPKAD. Diseminasi sebagai bentuk penyebarluasan pengetahuan ataupun pemikiran khususnya Penilaian Resiko. "kegiatan ini sangat penting bagi kami dilingkungan DPPKAD karena keseluruhan bidang yang ada di DPPKAD mempunyai resiko yang sangat besar bisa terjadi", ungkap Kadis PPKAD Yusran Lapananda ketika membuka acara tersebut.
Dari Tahun-ketahun Pemkab Gorontalo selalu melakukan penataan pengelolaan keuangan untuk senantiasa memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan butuh kehati-hatian dan ketilitian penuh. Hal tersebut diungkapkan Bupati David Bobihoe Akib saat penyerahan LKPD tahun 2011 secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Gorontalo Efdinal Selasa (30/3) di aula kantor BPK RI.
Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara dengan menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pajak Pratama Selasa (30/3). Bupati yang didampingi Wakil Bupati Tony Yunus, Sekda, Assisten dan sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo itu diterima langsung oleh kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo N. Marolop beserta jajarannya. Dalam sambutannya Bupati mengatakan penyampaian SPT tahunan merupakan sebuah kewajiban setiap warga Negara mengingat pentingnya Pajak dalam pembangunan. "Sebagai Pejabat yang menerima gaji dari uang negara langsung dipotong, sehingga kewajiban-kewajiban sebagai wajib pajak langsung dipenuhi" kata David. Ia kemudian menghimbau seluruh jajaran Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Pengambilan sumpah Sekaligus pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo kembali di gelar. Disaksikan langsung seluruh pejabat dan staf dilingkungan dinas PPKAD, Pejabat baru di kukuhkan oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda dan di ambil sumpahnya oleh Rohaniawan Senin (09/04) bertempat di Ruang kerja Kepala Dinas.Pejabat eselon yang dilantik dan diambil sumpahnya berjumlah 5 orang, diantaranya Hayun Koem; yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Penyusunan Program diangkat menjadi Kepala Seksi Pajak, Yunida Dewi Rahmawaty, SE,MM diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; Marlen Potale, SE menggantikan Syarifudin Mada,SE sebagai Plt Kepala Seksi Pembiayaan yang kini menjabat Plt.Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Serta Haryanto Manan sebagai Plt.Kepala seksi Anggran dan Verifikasi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo mulai melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2011. Audit yang akan dilaksanakan selama 30 hari tersebut ditandai dengan penyampaian surat tugas tim audit BPK oleh Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Efdinal kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib Selasa (10/4) bertempat diruang kerja Bupati Gorontalo.Bupati David Bobihoe Akib yang didampingi Sekda, Asisten dan sejumlah pimpinan SKPD menyambut baik kedatangan tim audit BPK RI Perwakilan Gorontalo. Pada kesempatan itu pula Bupati mengatakan Pemda Kabupaten Gorontalo selama ini berupaya untuk tetap mendukung semua program yang dijalankan oleh Badan pemeriksa Keuangan dengan melibatkan seluruh staf yang ada, sehingga sebelum tim datang kami telah melakukan pembinaan-pembinaan dalam pengelolaan keuangan baik dari SKPD sampai pada tingkat Desa.
Upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus menggaungkan selamanya opini Wajar Tanpa Pengecualian, beberapa waktu lalu Disela-sela apel pagi ditandai dengan penyematan Pin berlogo selamanya WTP dilingkungan Dinas PPKAD Kabupaten GOrontalo. Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda mengatakan pemasangan PIN selamanya WTP diawali dari Dinas PPKAD kemudian selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh pengelola keuangan daerah di kabupaten gorontalo sebagai upaya menanamkan Opini WTP bukan hanya sekedar simbol tapi dalam jiwa dan kehidupan semua pengelola keuangan daerah di lingkungan pemkab gorontalo.
Kunjungan Tim dari Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan diterima Bupati Gorontalo diruang kerjanya Senin (16/04) kemarin. Pertemuan itu juga dilanjutkan di Ruang Pola Kantor Bupati Gorontalo yang turut disaksikan seluruh pimpinan SKPD dan Satgas SPIP dari seluruh satuan kerja. Aisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah, Guntur Imam Nofianto selaku ketua tim menyampaikan kunjungan kerja itu untuk mengumpul data dan informasi di Kabupaten Gorontalo mengenai tata kelola pemerintahan.
Predikat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Gorontalo pada Tahun 2009 dan 2010 kembali menjadi daya tarik bagi pemerintah Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk bertukar Informasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Gorontalo. Rombongan kunjungan kerja studi pengembangan wawasan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Drs.H.Fahmi Masiara,MH di terima langsung Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib, Rabu (18/04) diruang pola kantor Bupati.
Terkait dengan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 Oleh BPK RI Perwakilan gorontalo. Pemda Kabupaten gorontalo melalui Dinas PPKAD melakukan apel kendraan Dinas Operasional baik roda dua, roda empat dan roda enam yang menjadi asset daerah. Kegiatan berlangsung, Senin (23/4), di halaman Kantor Bupati dan dihadiri oleh tim Audit BPK RI yang langsung memverifikasi kendraan tersebut.
Predikat tertinggi dalam hal pengelolaan keuangan disandang oleh Kabupaten Gorontalo yang diberikan BPK RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut terus menjadikan kab.GOrontalo menjadi sasaran studi banding dari berbagai daerah di Indonesia. Kamis (26/4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kembali mendapat kunjungan dari Kabupaten Jayawijaya. Daerah jauh dari sebelah timur Nusantara itu tertarik dengan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gorontalo khususnya Pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Penerimaan pajak triwulan pertama 2012 Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan hingga 20 persen, yang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu hanya mencapai 18 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PPKAD melalui Kabid Pendapatan Fony R. Tapa ketika ditemui di ruang kerjanya."Dalam rupiah, realisasi penerimaan pajak hingga triwulan pertama 2012 mencapai Rp 6.749.920.745 atau setara 20,09 % dari target sebesar Rp.33.595.195.586.- Penerimaan pajak pada awal tahun biasanya masih rendah," kata Fony.
Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo mengakhiri audit LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011. Berakhirnya pemeriksaan oleh lembaga Negara itu ditandai dengan penyampaian Dokumen atas temuan tim BPK oleh Ketua tim Audit Bambang Setiawan,SE,Ak yang didampingi rekan se timnya Imam Rochmadi,SE dan Panji Perdana,A.Md kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib bertempat diruang kerja Bupati Gorontalo Rabu (09/5).
Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan secara transparan dan Akuntabel yang di dasari Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu telah menetapkan tanggal 10 sebagai hari penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hari ini selasa (09/05), sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut Pemerintah kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah menggelar acara dengan tema Jumpa Bersama Para Penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Acara yang berlangsung di aula DPPKAD dihadiri seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang SKPD yang dibuka langsung oleh Sekda Hadidjah U.Tayeb dan turut dihadiri tim BPK RI. 
Keberhasilan dan inovasi yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan dan keuangan, khususnya melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pembentukan majelis pertimbangan TP-TGR, kembali mengundang apresiasi dari pemerintah daerah lainnya. Terbukti, pemerintah kabupaten Cianjur yang dipimpin Staf ahli Pembangunan Tedy Artiawan, Staf Ahli Pemerintahan, staf ahli kemasyarakatan & SDM serta staf ahli Bidang Ekonomi melakukan studi banding ke pemerintah kabupaten Gorontalo, yang diterima langsung oleh kepala Dppkad kabupaten Gorontalo Yusran Lapananda diruang kerjanya. Senin (07/05)
