header image
 

3Untuk mengelola keuangan suatu daerah, diperlukan sebuah perencanaan baik rencana pendapatan maupun rencana belanja. Rencana tersebut harus dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dan diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun yang bersangkutan, dalam artian antara pendapatan dan belanja harus seimbang.

Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten gorontalo dalam menyelenggarakan Rapat Rutin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2017 bertempat di lantai II Ruang Pola Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo, Jum’at (23/9).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati gorontalo, Nelson Pomalingo serta didampingi oleh Wakil bupati, Fadli Hasan tersebut diikuti oleh sejumlah anggota TAPD baik Sekretaris daerah, Assiten I,II,III, Kadis PPKAD dan anggota TAPD lainnya. Selain itu, pada rapat rutin ini juga hadir sejumlah pimpinan Satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo yang turut dihadirkan guna pembahasan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing SKPD.

[Selanjutnya…]

2Untuk meningkatkan cakupan layanan dan hasil evaluasi terhadap capaian kemitraan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kabupaten gorontalo dengan sejumlah instansi baik dilingkup pemerintah daerah maupun instansi lainnya, Senin (26/9) digelar Forum Kemitraan dan Komunikasi BPJS Kabupaten Gorontalo, dilantai II Ruang Pola DPPKAD.

Kegiatan tersebut secara khusus mengundang Komisi Kesehatan Rakyat DPRD Kabupaten Gorontalo serta Sekretaris Daerah, Kadis PPKAD, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. M.M dunda, Dinas Tenaga Kerja serta Puskesmas dilingkungan Pemkab gorontalo.

Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb dalam pengantarnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat antusias dan mendukung penuh kegiatan ini, dengan harapan melalui forum kemitraan dan komunikasi antara BPJS dan SKPD terkait ini dapat meningkatkan hubungan kemitraan baik dengan pembuat kebijakan ditingkat daerah maupun penerima manfaat. Sehingga setelah forum kemitraan dan komunikasi digelar maka akan dicapai pemahaman yang sama atas pelaksanaan program yang seddang dan akan direalisasikan oleh BPJS Kabupaten gorontalo dan juga akan terwujud kerjasama yang saling menunjang diantara instansi terkait yang akan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan BPJS kesehatan.

[Selanjutnya…]

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-2Pengurus Barang Pembantu.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pengurus Barang Pembantu sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Pengurus Barang Pembantu nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya