header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

apbd 2

Pada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 2)”, telah dibahas pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD melewati batas waktu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD terlambat ditetapkan.

2. APBD terlambat ditetapkan.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sangat berbeda rujukan dan pengaturannya serta penyelesaiannya dengan frasa jika APBD melewati batas waktu. Pengaturan dan proses penyelesaian, jika ABPD terlambat ditetapkan diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya; (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

[Selanjutnya…]

evaluasi kinerjaLimboto, Kabupaten Gorontalo – Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda SH. MH kembali menggelar Evaluasi Kinerja di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Gorontalo Kamis (21/05/2015) di Ruang Pola DPPKAD. Dalam arahannya, Yusran Lapananda mengingatkan kembali akan pentingnya disiplin dalam beraktivitas untuk menunjang kinerja pegawai di Lingkungan DPPKAD Kab. Gorontalo. Di kesempatan yang sama, Kadis juga mengevaluasi kinerja pegawai pada pekan sebelumnya, baik terkait kehadiran reguler maupun kehadiran pada beberapa kegiatan non reguler seperti Kegiatan Car Free Day yang selalu diadakan setiap Minggunya.

[Selanjutnya…]

DSC_2176

Makasar, Sulawesi Selatan – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menyelenggarakan diklat dan sertifikasi untuk lurah dan bendahara pengeluaran pembantu tingkat kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Selasa (19/05). Kegiatan Diklat Sertifikasi Manajerial Dasar Angkatan V bagi Kepala Kelurahan dan Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan ke-III bagi Bendahara Kelurahan dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang didampingi Asisten Pemerintahan Astri Tuna serta Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis. Diklat yang diadakan di Hotel d’maleo Makassar ini merupakan hasil kerja sama yang telah lama terbangun antara Pemkab Gorontalo dengan Lembaga sertifikasi Manajemen Universitas Patria Artha.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya