header image
 

IMG-20140912-01708Jakarta: Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI kembali beroleh apresiasi dari pemerintah pusat. Atas capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan ini, Pemkab Gorontalo kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Boediono didampingi Menteri Keuangan RI Chatib Basri kepada Wakil Bupati, Tonny S. Junus, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

ppk keuangan 2

PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. PPK merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD”. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mengatur PPK.

[Selanjutnya...]

IMG_20140908_103234Jakarta: Kepala dinas beserta 4 orang staf DPPKAD Kab. Gorontalo memenuhi undangan verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan daerah di Jakarta. Acara yang digelar oleh Dirjen Perimbangan Keuangan ini berlangsung selama satu hari ini (8/9) mengambil tempat di Aula Nusantara, Gedung Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat. Dalam pidato sambutannya, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah melalui wakilnya mengungkapkan bahwa salah satu tujuan penting diadakannya acara seperti ini adalah untuk menyelaraskan data keuangan milik pemerintah daerah yang sudah dikirimkan melalui aplikasi KOMANDAN SIKD (Komunikasi dan Manajemen Data Nasional). “Meski KOMANDAN SIKD sudah dikembangkan dan digunakan, namun verifikasi secara langsung dirasa tetap diperlukan agar tidak terjadi distorsi data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ungkap Lily Kuntratih, Kasubdit Data Keuangan Daerah selaku wakil dari Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah di hadapan 25 perwakilan pemkab/pemkot yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

[Selanjutnya...]

« Older Entries