header image
 

Stuban Kab. Intan Jaya (27072015)

Untuk yang kesekian kalinya Kabupaten Gorontalo menjadi tujuan utama daerah-daerah di Indonesia sebagai tempat untuk melakukan studi banding. Hal ini disebabkan karena kualitas pemerintahan, program dan kebijakan di Kabupaten Gorontalo dinilai berhasil di berbagai sektor dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu daerah yang baru saja berkunjung ke Kab. Gorontalo adalah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (27/07/2015).

Tujuan utama kedatangan Pemkab Intan Jaya ini untuk mempelajari langsung kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Menurut Kepala Bagian Hukum Kabupaten Intan Jaya, Arnold Tandi, keputusan memilih kabupaten Gorontalo sebagai lokasi studi banding diambil karena keberhasilan daerah ini sudah terdengar hingga ke Kabupaten Intan Jaya.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Saat ini telah terjadi “dualisme” pengaturan terhadap evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA. Dualisme pengaturan ini berimplikasi pada hasil dan tindak lanjut evaluasi PPA. Dualisme pengaturan berdampak pula pada kualitas hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Keputusan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota. Berdampak pula pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/menyempurnakannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Dualisme pengaturan yang saya maksudkan adalah terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi. Dualisme/perbedaan regulasi dimaksud yakni antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2006, jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mulai berlaku pada tanggal 22 November 2007, dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

[Selanjutnya…]

Tim Kerja Rampungkan Tugasnya

foto tim probadutLimboto – Sejak disepakatinya rancangan “inovasi” Probadut (Prosedur Tepat, Berkas Lengkap, Dua Jam Cair, Tanpa Biaya/Tanpa Pungutan) untuk di ajukan sebagai Proyek Perubahan oleh Yusran Lapananda selaku reformer pada Diklat PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) II yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar akhir bulan juni lalu, berbagai tahapan dan kegiatan persiapan telah dilaksanakan mulai dari pembentukan tim kerja, penyusunan materi, sarana dan prasarana hingga tersedianya materi, sarana dan prasarana pendukung layanan Probadut.

Setelah bekerja selama beberapa pekan, akhirnya tim kerja proyek perubahan Probadut tuntas rampungkan tugasnya, Kamis (23/7). Yusran Lapananda SH. MH., beserta Tim Kerja Efektif mengadakan rapat perampungan hasil akhir proyek perubahan Probadut bertempat di ruang rapat Dinas PPKAD. Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, Yusran membahas sekaligus mengevaluasi hasil pekerjaan tim kerja efektif Probadut. Dalam arahannya, Kadis PPKAD ini mengevaluasi langsung terkait perampungan materi serta kelengkapan sarana dan  prasarana pendukung proyek perubahan Probadut diantaranya pembuatan materi dalam bentuk video visualisasi, pembuatan standar operasional dan prosedur tentang layanan Probadut, pembuatan aplikasi dan animasi layanan Probadut, pembuatan slogan, maskot baliho, banner dan pin Probadut hingga pembuatan iklan radio.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya