header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pptk2

Catatan saya mengenai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebenarnya telah saya akhiri pada edisi sebelumnya “PPTK”, namun oleh karena ada pertanyaan dari rekan-rekan berkenaan dengan keberadaan dan tugas PPTK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diperhadapkan dengan keberadaan, tugas dan wewenang PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, catatan tentang PPTK saya lanjutkan.

PPK atau P2K sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diberi pengertian “pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Selanjutnya tugas dan kewenangan P2K diatur di dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), “a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian: d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”.

Selain tugas dan kewenangan di atas “P2K jika diperlukan dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau; 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa”.

[Selanjutnya...]

sambutan  Bupati Penutupan Diklat PPTK akt IBupati Gorontalo David Bobihoe Akib secara resmi menutup pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan  (PPTK) Angkatan I di Hotel Sahid Jaya Makassar, sabtu (30/08) yang dikuti 46 pns. Diklat yang diselenggarakan selama satu minggu ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mensertifikasi seluruh aparat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Daerah. Beberapa bulan lalu bendahara barang, Pengguna anggaran dan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) telah di ikutkan Diklat yang sama yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha yang merupakan lembaga sertifikasi profesi manajemen keuangan dan merupakan spesialis akuntansi dan manajemen keuangan sektor publik.
[Selanjutnya...]

Bastian : Daerah lain, wajib stuban di Kabupaten Gorontalo

_DSC1862Pelaksanaan sidang MP-TGR yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo benar dan cukup sempurna, daerah lain wajib melakukan studi banding di Kabupaten Gorontalo. Ini dikatakan Ketua Yayasan Patria Artha Bastian Lubis dalam acara pembukaan sidang MP-TGR Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang turut dihadiri Kepala Pengadilan Negeri Limboto dan Wakil Bupati Tony S. Junus serta disaksikan langsung tim studi banding dari Kabupaten Kepulauan Sula  Provinsi Maluku Utara, di ruang Sidang MP-TGR Kabupaten Gorontalo, Rabu (27/8).

Mekanisme persidangan MP TGR di Kabupaten Gorontalo sudah benar dan tidak seperti di daerah lain. Saksi ahli ini mengatakan sidang MP TGR ini adalah kuasa peradilan atau semi peradilan, sehingga tata cara dan semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar sidang dengan putusan hakim tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim yang ada pun harus memiliki legitimasi dan sertifikasi serta tidak sembarang. Bastian berharap agar Kepulauan Sula tidak sekedar melihat prosesi sidang semata, namun juga bertanya tentang bagaimana sistem dan tata cara sidang pada para hakim sidang MP TGR Kabupaten Gorontalo. “Karena banyak saya lihat di daerah lain, meskipun mereka sudah melakukan studi banding di Kabgor, namun mereka salah dalam mengimplementasikan pelaksanaan sidang,”  ungkap Bastian.

[Selanjutnya...]

« Older Entries