header image
 

kadis terima kab. BolmutKadis PPKAD Yusran Lapananda,SH.,MH kembali menerima tim studi banding Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara usai memberikan materi terkait Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Jumat (24/04) diruang pola dinas PPKAD. Tim studi banding yang dipimpin  Assisten Administrasi dan Keuangan DR. Asripan Nani yang didampingi Kadis Keuangan Bolmut Aang Wardiman, Ak.CA mengutarakan bahwa kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, lebih khusus terkait penyusunan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal serta pengelolaan Aset daerah.
[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 4

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

[Selanjutnya…]

Pengurus barangDinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Gelar Sosialisasi PP No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Ruang Pola DPPKAD, Selasa (14/04). Sosialisasi yang menghadirkan Pengurus barang dan Pemohon “DUM”, baik yang masih aktif sebagai PNS maupun yang berstatus sebagai Pensiunan PNS tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda SH, MH., yang di dampingi Kepala Bidang Aset Sarifudin Mada, SE.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya