header image
 

_DSC1819Sekretaris Daerah Hadidjah U. Tayeb secara terbuka menyampaikan seluk beluk pengelolaan Keuangan di Kabupaten Gorontalo, khususnya terkait pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) saat menerima kunjungan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di ruang kerjanya, Selasa (26/8). Dalam meminimalisir kerugian Daerah, Kabupaten Gorontalo selalu mengoptimalkan Majelis TP-TGR dengan membentuk persidangan TP-TGR layaknya sidang pengadilan. “Sejak diterapkan, persidangan TP-TGR mampu memberikan hasil yang cukup signifikan, manfaatnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat mengembalikan uang ke kas daerah,” ungkapnya. Ditambahkan pula, pelaksanaan sidang TP-TGR ini sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan 1 kali pada setiap bulan berjalan. “Kesuksesan penyelenggaraan sidang TP-TGR tak lepas dari adanya komitmen antara Pemerintah Daerah dan Pihak terkait,” tutur Sekkab.

[Selanjutnya...]

Diklat PPTK - 2Makasar, Sulawesi Selatan: Bupati Kabupaten Gorontalo David Bobihoe Akib membuka pelaksanaan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Angkatan I di Hotel Sahid Jaya Makasar. Diklat yang ditujukan untuk PPTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini diselenggarakan mulai tanggal 25 Agustus s.d. 31 Agustus 2014 atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha. Dalam sambutannya, Bupati dua periode ini berpesan kepada semua peserta untuk meningkatkan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kasih uang

Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. PPTK merupakan akronim dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengertian dari PPTK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya”.

Demikian pula, di dalam pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK”.

[Selanjutnya...]

« Older Entries