header image
 

4Limboto – Sesuai dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hasil Keputusan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang pengamanan penerimaan atas APBD Perubahan dan untuk Mengoptimalkan Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2015, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Akhir Tim Peneliti Penjualan Kenderaan Dinas Operasional (KDO) Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Rapat yang di selenggarakan di Lantai II Ruang Pola Dppkad tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd Selaku Pejabat yang berwewenang dalam Pengelolaan BMD di dampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM dan Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH. MH serta sejumlah Anggota Tim Peneliti dari unsur Inspektorat, Perhubungan, Bagian Umum, Bagian Hukum dan Polda Gorontalo.

Mengawali sambutannya, Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa  atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Pihaknya sangat Berterimakasih pada seluruh tim Peneliti yang sudah bekerja keras untuk bisa meneliti kenderaan Dinas yang akan di jual Baik dari Penelitian Data Administratif Maupun Penelitian Fisik.

Lebih Lanjut Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd menambahkan bahwa di sisi lain, Penjualan Kenderaan Dinas ini akan memberikan Dampak Positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo khususnya dalam segi Finansial. Sehingga Bupati Berharap, Kegiatan ini dapat terselenggaran dengan baik, Lancar & yang paling Penting adalah Sesuai dengan Aturan Yang berlaku.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kontrak barang dan jasa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengadaan Barang/Jasa di Desa”, yang terakhir membahas mengenai masa transisi pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengadaan barang/jasa di desa, berikut ini lanjutannya yang akan tata nilai pengadaan barang/jasa di desa dan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola.

B. Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan barang/jasa di Desa menganut 2 (dua) tata nilai pengadaan barang/jasa di Desa yaitu: 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lainnya.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

barang jasa desa 2

A. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa, diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

1. Landasan Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota.

Landasan dibentuknya Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya