header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

motor skpd

Dua aspek di dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas yaitu: (1) aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan (2) aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, satuan harga/biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati). Artinya, aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan (beschikking) atau Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sedangkan untuk aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan (regeling) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

departures

“Panik” (bingung) dan “galau” (ramai sekali/sibuk beramai-ramai). Panik dan galau, itulah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Memang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan telah diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, para pimpinan pemerintah daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pegawai tidak tetap benar-benar dibuat “panik dan galau”, terlebih para pimpinan dan anggota DPRD.

“Kepanikan dan kegalauan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang termuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2) Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3) Belanja Barang dan Jasa; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinastidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

2414_garuda-indonesia

Catatan mengenai “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD”, sebenarnya saya sudah akhiri pada catatan, “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Bagian 3”, namun terbitnya Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 163.1/1327/KEUDA tanggal 12 Desember 2014 hal pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, bagi saya hal ini menimbulkan banyak tafsir atas beberapa pertimbangan yang mendasari terbitnya surat ini, dan dalam pelaksanaannya.

Pertama, pada angka 6 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, “Dalam penjelasan pasal 25 huruf b PP Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PP Nomor 21 Tahun 2007, dinyatakan bahwa belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Demikian pula pada angka 7 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, pernyataan standar perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD setara standar perjalanan dinas PNS tingkat A pun diulangi sebagai bagian frasa dari Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, ….. mengingat standar perjalanan dinas PNS tingkat A tersebut pada angka 6 secara prinsip hanya digunakan untuk pejabat Negara atau pejabat lain yang setara.

[Selanjutnya…]

« Older Entries