header image
 

Rapat Paripurna APKD (5)Untuk memelihara dan Meningkatkan semangat Berprestasi dan Komitmen berintegritas aparatur serta Mitra Pengelola Keuangan Daerah didalam Mengelola Keuangan Daerah, Perlu dilakukan Pemberian reward kepada aparatur dan Mitra berprestasi Tahun 2015. Ini menjadi salah satu dasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menggelar Rapat Paripurna  Akhir Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) Award Tahun Anggaran 2015.

Rapat yang dilaksanakan di Lantai II Ruang Pola Dinas PPKAD ini, dihadiri oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah bersama Sekretaris Daerah, Ir. Hadijah U. Tayeb, MM, Assisten Administrasi Umum, Drs. Ayuba S. Hida, M.Pd dan Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH. MH, serta Anggota Tim Penilai APKD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015.

Kegiatan ini didukung dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2015,  tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri No. 77 Tahun 2015. Sehingga Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk melaksanakan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  dan tata kelola pemerintahan, dengan sasaran   meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Produktivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

0 lembar uang desa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru, berikut ini lanjutannya yang akan membahas penyaluran dan penggunaan dana desa.

C. Penyaluran Dana Desa.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

[Selanjutnya…]

RAPAT PANITIA PENGHAPUSAN (1)Dalam Rangka penjualan Kenderaan dinas Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar Rapat Pembahasan Oleh Panitia Penghapusan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2016.

Rapat yang di hadiri oleh Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Baik Dinas, Kantor, Badan serta Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengajukan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut, di Pimpin Langsung Oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM selaku Pengelola Barang Milik Daerah di dampingi oleh Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH. MH bertempat di Lantai II Ruang Pola Dppkad Kabupaten Gorontalo, Rabu (27/4).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM Menjelaskan bahwa Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut usulan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan Usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kenderaan dinas Operasional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan agenda rapat Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah serta meneliti, mengkaji dan menentukan Barang Milik Daerah yang akan dijual dari aspek yuridis juga Kelayakan Umur ekonomis kenderaan dinas yang di usulkan untuk di pindahtangankan.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya