header image
 

Penyerahan Laporan PrognosisLimboto – Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib melalui Ayuba Hida M. Pd., selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum menyerahkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya yang dirangkaikan dengan penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Sahmid Hemu di Ruang Rapat Gedung DPRD, Rabu (01/7). Penyerahan Laporan Realisasi semester I APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 293 ayat 1 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 yang mensyaratkan akhir Bulan Juli sebagai batas waktu pengumpulan laporan.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 6

Catatan saya atas “Evaluasi APBD (Bagian 3)” atau bagian terakhir ini merupakan catatan lanjutan atas “Evaluasi APBD (Bagian 1 dan Bagian 2)” yang telah membahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran RAPBD, berikut ini yang akan dibahas adalah pembatalan dan penyempurnaan hasil evaluasi.

Pengaturan atas pembatalan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan mekanisme penyempurnaan atas tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, diatur di dalam pasal 49 sampai dengan pasal 52 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 114 dan pasal 115 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 4

Pada catatan sebelumnya “Evaluasi APBD (Bagian 1)” telah dibahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan keputusan Gubernur tentang penjabaran RAPBD, berikut akan dibahas mengenai evaluasi APBD kabupaten/kota.

2. Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai/dilampiri dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya