header image
 

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-01Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah.

Pengguna Barang selaku Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Demikian pula sebaliknya. Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Barang.

Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

[Selanjutnya…]

stuban kota banjar baruPemerintah kabupaten gorontalo kembali menggelar agenda rutin sidang majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi (MP-TGR) untuk ke-tujuh kalinya di bulan agustus tahun 2016. Sidang yang di gelar diruang sidang MP-TGR Kantor Bupati gorontalo, Jum’at (26/8) tersebut disaksikan langsung oleh Tim studi banding Pemerintah kota Banjar baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tim studi banding ini dipimpin langsung oleh Kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjar baru, Thalmi Hasani didampingi oleh Inspektur, syaifullah serta sejumlah staf baik dari Dppkad maupun Inspektorat Pemkot banjar Baru.

Kota yang dahulu dikenal sebagai kota administratif dan berdiri pada tanggal 20 April 1999 tersebut sengaja memilih Kabupaten gorontalo sebagai tempat untuk belajar sekaligus sharing terkait dengan MP-TGR, dengan dasar prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten gorontalo dalam melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

[Selanjutnya…]

FIX 1Menindaklanjuti surat Kepala kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo No. S-1456 / WPJ.16 / KP.02 /2016 tanggal 21 Juli 2016, Pemerintah kabupaten gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnestty)  dilingkungan instansi pemerintah, Senin (22/8) diruang Pola Kantor Bupati Gorontalo.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi oleh Assisten III, Ayuba S. Hida serta menghadirkan pemateri Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) limboto, Ismail Palinto.

Dalam sambutannya saat mengawali kegiatan sosialisasi, Bupati gorontalo menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh pemkab gorontalo khususnya para wajib pajak dalam rangka memberikan kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Selain itu, Nelson menambahkan bahwa pengampunan pajak ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten gorontalo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya