header image
 

Bukan sebuFX 1ah hal baru lagi, bila Kabupaten Gorontalo merupakan sebuah daerah yang menjadi sasaran kunjungan studi banding dari daerah–daerah lain. Ini dikarenakan prestasi maupun inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Terbukti, sampai dengan saat ini Pemkab Gorontalo telah menerima ratusan penghargaan baik penghargaan dalam hal pengelolaan keuangan maupun prestasi lainnya. Bukan hanya prestasi maupun penghargaan tapi dengan semakin berkembangnya Kabupaten Gorontalo, menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai sebuah daerah yang terbilang sukses dengan sejumlah inovasi yang telah di laksanakan.

Hal ini menjadi sebuah dasar dari Kabupaten Teluk Wondama untuk datang serta mempelajari bahkan mengadopsi tata cara & sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten yang terbentuk sejak tanggal 12 April 2003 ini merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Studi Banding Pemkab Teluk Wondama ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. Ec. Jusack Karubuy, Ketua DPRD, Kuro M.R Matani S. Sos, para asisten serta didampingi oleh Kepala Dinas PPKAD, Tri Retno Rahayu dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pengelolaan barang milik daerahAsal usul barang milik daerah? Barang milik daerah dapat berasal dari pembelian barang atas beban APBD atau perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya, diuraikan bahwa barang milik daerah meliputi: (a). barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau (b). barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan. Selain itu barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

[Selanjutnya…]

prognosis (2)Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 293 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Laporan Realisasi semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) Bulan Berikutnya. Dimana penyampaian Laporan tersebut kepada DPRD dan menteri dalam Negeri Paling Lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (11/7) menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya untuk tahun Anggaran 2016 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya