header image
 

FIX 1Menindaklanjuti surat Kepala kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo No. S-1456 / WPJ.16 / KP.02 /2016 tanggal 21 Juli 2016, Pemerintah kabupaten gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnestty)  dilingkungan instansi pemerintah, Senin (22/8) diruang Pola Kantor Bupati Gorontalo.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi oleh Assisten III, Ayuba S. Hida serta menghadirkan pemateri Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) limboto, Ismail Palinto.

Dalam sambutannya saat mengawali kegiatan sosialisasi, Bupati gorontalo menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh pemkab gorontalo khususnya para wajib pajak dalam rangka memberikan kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Selain itu, Nelson menambahkan bahwa pengampunan pajak ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten gorontalo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

[Selanjutnya…]

FIX 1Dalam mengelola dan menata barang-barang persediaan dikabupaten gorontalo, dibutuhkan satu aplikasi yang dapat mengontrol dan memaksimalkan persediaan barang di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat difungsikan dengan baik dan menunjang apa yang menjadi Tupoksi dari Pengurus Barang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yusran Lapananda, SH.MH saat membuka kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait dengan Pengelolaan Persediaan Barang dilantai II Ruang Pola Dppkad Kabupaten Gorontalo, Senin (22/8). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh staf bidang Aset dan Pengurus Barang dilingkungan Pemkab gorontalo tersebut menghadirkan Pemateri dari pemegang hak paten Aplikasi Persediaan CV. Alam Sejahtera Yogyakarta, Barda Hartana.

Dalam Sambutannya, Yusran lapananda menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Dppkad selain sebagai usaha untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan yang semestinya sesuai dengan aturan disusun mulai bulan Januari – Februari sebelum disampaikan pada Bulan Maret. Namun, bukan berarti Laporan keuangan disusun dibulan tersebut, karena menurut Yusran untuk mencapai sesuatu yang baik segalanya sudah harus di setting mulai sekarang agar nantinya apabila ada kekurangan tinggal dilengkapi.

[Selanjutnya…]

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parker 1

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD; f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; j. menyusun laporan barang milik daerah.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya