header image
 

5Tingkat Prestasi Pengelolaan keuangan Kabupaten Gorontalo sudah tak diragukan lagi oleh berbagai pihak, Baik pihak pemerintah pusat maupun daerah-daerah lain diseluruh wilayah Republik Indonesia. Ini tentu saja sangat beralasan, karena selain telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) selama Enam Kali, Pemkab gorontalo juga sampai dengan saat ini terhitung telah menjadi salah satu kabupaten yang selalu menjadi kunjungan dari daerah lain sebagai Destinasi pengelolaan keuangan.

Terbaru, Salah satu kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Keerom berkunjung ke kabupaten tertua di provinsi gorontalo ini. Tim stuban yang berjumlah 8 (delapan orang) tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati, Muh. Markum didampingi oleh Kabag Hukum, Rully I. Ririmase, Sekretaris BPKAD, Yunus Ruminia serta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Keerom Papua dan diterima secara resmi oleh Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda didampingi oleh Sekretaris Dinas, Rismawaty Arsyad dilantai II Ruang pola DPPKAD Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kadis PPKAD memberikan apresiasi pada Pemkab Keerom yang memilih Kabupaten gorontalo sebagai tempat untuk sharing sekaligus menimba ilmu terkait dengan pengelolaan keuangan. Pihaknya juga berharap dengan kunjungan ini, dapat memberikan manfaat untuk Kabupaten Keerom sehingga nantinya dapat direalisasikan dipemkab keerom. 

[Selanjutnya…]

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

digital-asset-management-2

Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.
Prinsip Umum Pemanfaatan BMD.

Di dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu: 1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, 3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

[Selanjutnya…]

2Demi kelancaran dan tertibnya penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, maka perlu ditetapkan SKPD dan/atau Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yusran Lapananda, saat memberikan Sosialisasi Perbup No. 28 Tahun 2016 bersama seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Baik Dinas, Badan, Kantor dan Bagian serta Pengurus barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilantai II Ruang Pola Badan Keuangan, Jum’at (25/11).

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya