header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Airport-International-V-20-Rolling-Camera-Bag-10

Di akhir catatan saya “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD (Bagian 2)”, maka untuk memperjelas atas penafsiran/interprestasi ini perlu dilakukan konsultasi dan diskusi atas keberadaan hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 ke pihak-pihak terkait dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, maupun ke Sekretariat Negara selaku penyusun/perumus atas PP Nomor 21 Tahun 2007.

Pada medio Desember 2014 saya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada Ditjend. Keuangan Daerah tepatnya pada Direktorat Anggaran Daerah, tentunya materi konsultasi seputar tingkatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007, yang pada PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006 masih diatur, “Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Atas materi konsultasi ini, pihak Kementerian Dalam Negeri pada Ditjend. Keuangan Daerah tepatnya pada Direktorat Anggaran Daerah meminta agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyurati dengan mempertanyakan persoalan ini kepada Ditjend. Keuangan Daerah dan dijanjikan untuk segera dibalas. Berdasarkan permintaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyampaikan Surat Bupati Gorontalo Nomor:900/DPPKAD/735/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal permohonan penjelasan atas kedudukan perjalanan dinas DPRD Tahun 2015.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

asas hukum

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau akhir dari tulisan “Asas-asas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, yang terakhir membahas “2. Asas-asas umum APBD; yaitu (a) asas penganggaran sesuai urusan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD dan penetapan dalam APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Asas-asas umum APBD; (b) asas penganggaran penerimaan yang terukur secara rasional. Asas ini mengandung arti bahwa penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, serta penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (c) asas penganggaran pengeluaran secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Asas ini mengandung arti bahwa pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dan belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (d) asas penganggaran secara bruto, periodik, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBDharus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, serta APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

MKJika kita membaca suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan, dipastikan kita langsung menuju kepada bab-bab dan pasal-pasal yang menjadi tujuan untuk menjawab atau ingin mengetahui sesuatu yang sementara kita pikirkan. Sebenarnya sebelum kita membaca pasal-pasal yang ada, ada baiknya kita memahami lebih awal mengenai asas-asas yang sudah diatur pada awal-awal bab dan pasal di setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Selain pula itu kita harus lebih awal membaca dan memahami pengertian-pengertian yang biasanya diatur pada pasal 1 di setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Begitu pula, di dalam membaca atau memahami tentang pengelolaan keuangan daerah, maka lebih awal kita harusnya membaca atau memahami tentang asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Asas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga) terbitan Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006., berarti dasar atau hukum dasar. Asas atau dasar diartikan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam pembentukan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan asas merupakan filosofi yang mendasari terbentuknya regulasi atau peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya asas menerangkan sesuatu arah, suatu panduan/pedoman, sesuatu kewajiban atau sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu larangan.

[Selanjutnya…]

« Older Entries