header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting apbd

Catatan saya kali ini merupakan bagian ketiga dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja”, yang terakhir membahas pedoman penyusunan APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian pula, untuk penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD lebih pada penekanan atau dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Namun demikian jika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat membahas pula sampai pada RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ayat (2). “Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS”, dan ayat (3a). “Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu”.

[Selanjutnya…]

kadis terima kab. BolmutKadis PPKAD Yusran Lapananda, SH. MH., kembali menerima Tim Studi Banding Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara usai memberikan materi terkait Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Jumat (24/04) di Ruang Pola Dinas PPKAD. Tim studi banding yang dipimpin  Asisten Administrasi dan Keuangan DR. Asripan Nani yang didampingi Kadis Keuangan Bolmut Aang Wardiman, Ak. CA., mengutarakan bahwa kunjungan kerja tersebut dalam rangka ingin mengetahui pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, khususnya terkait penyusunan beberapa Peraturan Daerah di antaranya Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal serta pengelolaan Aset daerah.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 4

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya