header image
 

tunjangan baru

Limboto – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo hari ini (9/12/2014) mulai melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan IV. Adapun jumlah uang yang akan dicairkan mencapai Rp.22.423.467.140,00. Total tunjangan tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening 2.315 guru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD ini sendiri mengacu pada Peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Di dalam salah satu pasal dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pencairan tunjangan profesi/sertifikasi guru dilakukan secara triwulanan dengan pemindahan buku dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Desain Rumah Minimalis

Sebelum membahas tunjangan perumahan, lebih awal saya akan menyajikan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

[Selanjutnya…]

djpkJakarta – Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo mengirimkan delegasinya untuk mengikuti acara bertajuk “In House Training Sistem Informasi Keuangan Daerah” di Jakarta. Kegiatan yang merupakan perpaduan antara diskusi panel dengan workshop ini digelar di Aula Nusantara Gedung Radius Prawiro pada tanggal 3 Desember 2014. Dalam pidato sambutannya, Ir Adijanto, MPA, selaku Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mengatakan bahwa salah satu tujuan utama program SIKD adalah sebagai cara untuk mengkonsolidasi laporan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hasil konsolidasi ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait keuangan pemerintah pusat dan daerah.

[Selanjutnya…]

« Older Entries