header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

defisit anggaran indonesia

Salah satu hal atau “kebijakan” yang diatur di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengaturan mengenai defisit. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang defisit anggaran yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur mengenai defisit yaitu pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran seperti untuk tahun anggaran 2015 diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 5) Surplus/Defisit APBD.

Pengertian tentang defisit anggaran diatur di dalam pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah”. Lebih lanjut batasan atas defisit diatur pula di dalam pasal 55 dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 55, “Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD”, sedangkan pasal 57 ayat (1), “Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah”.

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Ruang-Bedah2

Sebenarnya catatan saya mengenai dana kapitasi JKN dan fiksi hukum telah saya akhiri pada catatan pojok “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum (2)“, namun oleh karena ada permintaan dari pengikut blog saya (yusranlapananda.word press.com) salah satunya adalah (dinkesniasbarat@ yahoo.co.id) atas nama Agus Hia, Pengelola JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Agustus 2014, dengan frasa “Yth Bapak Yusran, Saya tertarik dengan tulisan bapak di blog bapak mengenai Dana Kapitasi JKN dan fiksi hukum (1) dan (2), banyak membantu saya dalam penafsiran atas peraturan yang berkaitan dengan JKN. Sehubungan dengan telah terbitnya Permenkes 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, saya tunggu artikel bapak. Terima Kasih banyak pak.

Ya memang. Di akhir bulan Juli 2014 bertepatan dengan libur panjang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1435 H, saya banyak menerima kiriman melalui email saya regulasi yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan dana kapitasi JKN berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi pada tanggal 3 Juni 2014, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada tanggal 25 Juni 2014.

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

apbd kabgorontaloUntuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau R-APBD, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah dipandu dan “dipagari” dengan berbagai regulasi maupun peraturan perundang-perundangan. Catatan saya kali ini “APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu” akan membahas mengenai kewenangan penggunaan atau pemanfaatan APBD masing-masing pemerintah daerah. APBD Provinsi untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota. Pembahasan APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu berkisar pada penyajian regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah.


[Selanjutnya...]

« Older Entries