header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

montblanc ballpoint

Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPKD dan kepala SKPD dikoordinir oleh Sekretaris Daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, “Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah”. Selanjutnya penjelasan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

desain rumah tropisCatatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau terakhir dari tulisan “Tunjangan Perumahan”, yang terakhir membahas dasar pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD, dan berikut ini lanjutannya.

Dari ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD memberi penjelasan, “a. Tunjangan perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD; b. Pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yakni bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berkenaan. Sebagai contoh: Pengucapan sumpah/janji pada tanggal 15 Oktober tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 November adalah untuk masa 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November; c. Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya, listrik, air, gas, dan telepon; d. Pembayaran tunjangan perumahan pada saat pengambilan sumpah/janji disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku umum pada saat itu.

[Selanjutnya…]

tunjangan baru

Limboto – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo hari ini (9/12/2014) mulai melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan IV. Adapun jumlah uang yang akan dicairkan mencapai Rp.22.423.467.140,00. Total tunjangan tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening 2.315 guru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD ini sendiri mengacu pada Peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Di dalam salah satu pasal dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pencairan tunjangan profesi/sertifikasi guru dilakukan secara triwulanan dengan pemindahan buku dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

[Selanjutnya…]

« Older Entries