header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Salah satu penyebab dilakukannya perubahan APBD atau penyesuaian atas APBD yakni apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD). Landasan hukum atas penyesuaian APBD oleh karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, diatur di dalam pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, dan pasal 159 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUPA (kebijakan umum perubahan APBD) dan PPAS-PA (prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD).

Dalam rancangan KUPA dan PPAS-PA disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: (a). perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; (b). program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (c). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (d). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

monetary3

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Perubahan APBD, terlebih dahulu disajikan regulasi yang mengatur tentang perubahan APBD: (a). Pasal 28 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (b). Pasal 316 dan pasal 317 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; (c). Pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (d). Pasal 154, pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, dan pasal 172 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; (e). Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (sesuai tahun anggaran).

Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (d). keadaan darurat; dan/atau (e). keadaan luar biasa.

[Selanjutnya…]

Pembukaan Bimtek AkrualDalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada umumnya serta peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten gorontalo yang bersesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, hari Kamis (20/8) Pemerintah kabupaten gorontalo melalui dinas PPKAD menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo tahun 2015,  bertempat di ballroom Hotel Aryaduta Manado. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat pelaksana teknis Kegiatan serta bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu SKPD se Kab.Gorontalo. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang didampingi ketua TP-PKK Rahmiyati Jahya yang juga selaku anggota DPD RI, Sekretaris Daerah Hadidjah U. Tayeb, para asisten, serta Ketua Komisi II DPRD Kab.Gorontalo. Acara Bimtek ini turut pula dihadiri oleh Sjafrudin Mosii, SE, MM selaku auditor utama keuangan negara VI Badan Pemeriksa Keuangan RI yang juga didaulat sebagai Narasumber selain itu juga Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendapuk Narasumber-narasumber handal lainnya dalam bidang Keuangan diantaranya  Kepala Perwakilan BPKP RI Gorontalo yang diwakili Joseph Paat, SE,Ak.CA serta Jan Hoesada Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam sambutannya Bupati Gorontalo mengungkapkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktek akuntansi, maka telah mengubah sistem akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. perubahan basis akuntansi ini tentunya menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah dimana laporan keuangan pemerintah daerah yang semula 4 (empat) elemen yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan menjadi 7 (tujuh) elemen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya