header image
 

evaluasi kinerjaLimboto, Kabupaten Gorontalo – Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda SH. MH kembali menggelar Evaluasi Kinerja di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Gorontalo Kamis (21/05/2015) di Ruang Pola DPPKAD. Dalam arahannya, Yusran Lapananda mengingatkan kembali akan pentingnya disiplin dalam beraktivitas untuk menunjang kinerja pegawai di Lingkungan DPPKAD Kab. Gorontalo. Di kesempatan yang sama, Kadis juga mengevaluasi kinerja pegawai pada pekan sebelumnya, baik terkait kehadiran reguler maupun kehadiran pada beberapa kegiatan non reguler seperti Kegiatan Car Free Day yang selalu diadakan setiap Minggunya.

[Selanjutnya…]

DSC_2176

Makasar, Sulawesi Selatan – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menyelenggarakan diklat dan sertifikasi untuk lurah dan bendahara pengeluaran pembantu tingkat kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Selasa (19/05). Kegiatan Diklat Sertifikasi Manajerial Dasar Angkatan V bagi Kepala Kelurahan dan Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan ke-III bagi Bendahara Kelurahan dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang didampingi Asisten Pemerintahan Astri Tuna serta Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis. Diklat yang diadakan di Hotel d’maleo Makassar ini merupakan hasil kerja sama yang telah lama terbangun antara Pemkab Gorontalo dengan Lembaga sertifikasi Manajemen Universitas Patria Artha.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget balancePada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 1)”, telah dibahas proses penetapan APBD secara umum, jika APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD, berikut ini lanjutannya.

APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD dalam pengaturannya adalah sesuatu yang sama dalam penyelesaiannya, namun di dalam pelaksanaannya sangat berbeda dalam penyelesaiannya. APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD adalah bahasa hukum atau frasa peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya