header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 9

Catatan saya kali ini merupakan bagian ke empat atau terakhir dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 kaitannya dengan terdapatnya tafsir atau interpretasi, bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 berlaku pula di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tafsir atau interpretasi ini bagi saya adalah suatu kekeliruan dan kasalahan, oleh karena permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 hanya terbatas pada penyusunan dan penetapan APBN.

Berdasarkan putusan MK ini, Banggar DPR tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga yakni kegiatan dan seterusnya. Artinya pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat. Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. Artinya pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting apbd

Catatan saya kali ini merupakan bagian ketiga dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja”, yang terakhir membahas pedoman penyusunan APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian pula, untuk penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD lebih pada penekanan atau dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Namun demikian jika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat membahas pula sampai pada RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ayat (2). “Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS”, dan ayat (3a). “Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu”.

[Selanjutnya…]

Bupati tandatangani NPHD KPU dan PanwasBupati Gorontalo David Bobihoe Akib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk KPU dan Panwaslu diikuti Ketua KPU Kab. Gorontalo, Hendrik Imran dan Ketua Panwaslu Susanty DJ Tolo, SE. Acara tersebut disaksikan langsung anggota TAPD serta dihadiri oleh Komisi II DPRD Kab. Gorontalo yang diwakili oleh Amin Mootalu di Ruang Kerja Bupati, Jum’at (24/04).

David Bobihoe Akib menjelaskan bahwa tahapan–tahapan pembahasan sehubungan dengan alokasi dana dan Hibah untuk KPU dan Panwas Kabupaten Gorontalo setelah melalui beberapa proses baik Rapat Rutin TAPD pada Hari Kamis (23/04) kemarin serta berdasarkan Evaluasi dan Verifikasi oleh Inspektorat yang berdasar dari usulan KPU maupun Panwas dimana KPU yang tadinya mengusulkan 20,2 Milyar untuk anggaran tahun 2015 maka setelah diverifikasi dan berdasarkan pada Permendagri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka jumlah yang bisa dihibahkan untuk KPU sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah yakni 17,5 Milyar sedangkan untuk Panwas prosesnya juga sama, yakni dari usulan 4 Milyar menjadi 2,9 Milyar.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya