header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

luggage bag

Sejak berlakunya/ diundangkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 21 Mei 2014, pimpinan pemerintahan daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan honorer benar-benar dibuat “panik”, termasuk para pimpinan dan anggota DPRD. “Kepanikan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang dimuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3). Belanja Barang dan Jasa; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pro badut-450

Jika anda mendengar radio komunitas keuangan “chek” (Channel Keuangan) 107,7 FM sering terdengar iklan “Pro Badut”, atau jika anda mengunjungi situs (website) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo (http://dppkad.gorontalokab.go.id), maka pada halaman awalnya (home page) pada posisi kiri bawah terdapat banner produk layanan DPPKAD “Pro Badut”, atau jika anda melihat tampilan pada kios informasi DPPKAD, maka yang sering ditampilkan adalah produk layanan DPPKAD “Pro Badut”. Juga, jika anda memperhatikan laptop pegawai DPPKAD atau komputer pada DPPKAD, maka terlihat tampilan pada wall-nya produk layanan DPPKAD “Pro Badut”.

“Pro Badut”, itulah layanan yang menjadi slogan dan bermakna komitmen seluruh pegawai DPPKAD serta seluruh penegak integritas pengelola keuangan di Kabupaten Gorontalo (bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, pejabat penatausahaan keuangan/PPK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK serta para kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo.

[Selanjutnya…]

Minta Plt. Kadis Mutasi Kepala Puskes yang Bermasalah

Sumber : Radar Gorontalo

serah terima jabatanSetelah melalui berbagai pertimbangan dari Bapperjakat, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib akhirnya dengan sikap tegas mencopot Kadis Kesehatan dr. Nur Albar, Finasim dan digantikan Dr. Roni Sampir, S.Kep, M.Kes, Kamis (13/11) kemarin di ruang pola Kantor Bupati.
Pergantian itu terkesan mendadak dan tiba-tiba, sehingga mengejutkan banyak kalangan. Namun, diduga pencopotan itu dilakukan karena derasnya tuntutan kepada Bupati agar kadis Kesehatan ini di ganti. Proses pergantian dan pelantikan turut di hadiri Wakil Bupati Tonny S. Junus serta PNS dan kepala Satuan Kerja di lingkup Pemkab Gorontalo. [Selanjutnya…]

« Older Entries