header image
 

_DSC5536Agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan digelar kembali pada Bulan Pebruari, Senin (29/02/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar minimal satu bulan se kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan.

Terkait dengan pelaksanaan Agenda sidang tersebut, beberapa daerah diantaranya Kab. Memberamo Raya Papua dan Kab. Bantul Jogyakarta telah berkonfirmasi untuk menghadiri pelaksanaan sidang Mendatang.

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ilustrasi Koin Emas

Pengaturan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas yang disingkat APBDesa, diatur di dalam pasal 8 hingga pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, APBDesa diberi pengertian sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Adapun struktur APBDesa terdiri atas: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang tunaiSehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa; dan (2). PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Kepala Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya