header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 4

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

[Selanjutnya…]

Pengurus barangDinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Gelar Sosialisasi PP No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Ruang Pola DPPKAD, Selasa (14/04). Sosialisasi yang menghadirkan Pengurus barang dan Pemohon “DUM”, baik yang masih aktif sebagai PNS maupun yang berstatus sebagai Pensiunan PNS tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda SH, MH., yang di dampingi Kepala Bidang Aset Sarifudin Mada, SE.

[Selanjutnya…]

_DSC5536Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali akan menggelar agenda rutin sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) pada bulan April, tepatnya selasa (28/04). Bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 Wita dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi dan dibuka untuk umum.

« Older Entries