header image
 

Cover Depan Yusran Lapananda

Dirangkaikan dengan acara Launching Buku Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali akan menyelenggarakan Sidang MP TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi). Acara yang sudah menjadi agenda bulanan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sama seperti sidang-sidang MP-TGR sebelumnya, sidang kali ini juga akan diadakan di minggu terakhir bulan berjalan, tepatnya pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015.

Dibandingkan dengan penyelenggaraan sidang-sidang sebelumnya, sidang MP-TGR kali ini terbilang istimewa karena selain diisi dengan acara pembacaan tuntutan atas kasus-kasus dari sidang sebelumnya, sidang kali ini juga dimeriahkan dengan acara peluncuran buku berjudul Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Penerbit rmbooks, 2015) karya Yusran Lapananda, SH. MH., salah satu hakim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sidang MP-TGR. Buku yang mengupas tuntas seluk beluk penyelenggaraan sidang MP-TGR ini merupakan buku ketiga penulis setelah Buku Berita Bohong dan Fitnah: Catatan Kritis Tentang Berita Tabloid Independen Busur (Penerbit Media Inti Perkasa) serta Buku Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (250 Halaman, Penerbit Sinar Grafika, 2013).

Stuban Kab. Intan Jaya (27072015)

Untuk yang kesekian kalinya Kabupaten Gorontalo menjadi tujuan utama daerah-daerah di Indonesia sebagai tempat untuk melakukan studi banding. Hal ini disebabkan karena kualitas pemerintahan, program dan kebijakan di Kabupaten Gorontalo dinilai berhasil di berbagai sektor dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu daerah yang baru saja berkunjung ke Kab. Gorontalo adalah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (27/07/2015).

Tujuan utama kedatangan Pemkab Intan Jaya ini untuk mempelajari langsung kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Menurut Kepala Bagian Hukum Kabupaten Intan Jaya, Arnold Tandi, keputusan memilih kabupaten Gorontalo sebagai lokasi studi banding diambil karena keberhasilan daerah ini sudah terdengar hingga ke Kabupaten Intan Jaya.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Saat ini telah terjadi “dualisme” pengaturan terhadap evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA. Dualisme pengaturan ini berimplikasi pada hasil dan tindak lanjut evaluasi PPA. Dualisme pengaturan berdampak pula pada kualitas hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Keputusan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota. Berdampak pula pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/menyempurnakannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Dualisme pengaturan yang saya maksudkan adalah terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi. Dualisme/perbedaan regulasi dimaksud yakni antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2006, jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mulai berlaku pada tanggal 22 November 2007, dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya