header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

0 lembar uang desa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru, berikut ini lanjutannya yang akan membahas penyaluran dan penggunaan dana desa.

C. Penyaluran Dana Desa.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

[Selanjutnya…]

RAPAT PANITIA PENGHAPUSAN (1)Dalam Rangka penjualan Kenderaan dinas Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar Rapat Pembahasan Oleh Panitia Penghapusan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2016.

Rapat yang di hadiri oleh Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Baik Dinas, Kantor, Badan serta Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengajukan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut, di Pimpin Langsung Oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM selaku Pengelola Barang Milik Daerah di dampingi oleh Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH. MH bertempat di Lantai II Ruang Pola Dppkad Kabupaten Gorontalo, Rabu (27/4).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM Menjelaskan bahwa Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut usulan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan Usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kenderaan dinas Operasional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan agenda rapat Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah serta meneliti, mengkaji dan menentukan Barang Milik Daerah yang akan dijual dari aspek yuridis juga Kelayakan Umur ekonomis kenderaan dinas yang di usulkan untuk di pindahtangankan.

[Selanjutnya…]

1Untuk meningkatkan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Yusran Lapananda, SH. MH, Menggelar Rapat Internal bersama Seluruh Staf Bidang Pendapatan  bertempat di Lantai II Ruang Pola Dppkad, Selasa (26/4).

Dalam Arahannya, Yusran Lapananda menjelaskan bahwa Rapat ini di selenggarakan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mereview seluruh hasil pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo baik pajak daerah maupun retribusi untuk Tahun 2015 serta Tahun berjalan.

Dalam Rapat Internal Ini juga di Bahas beberapa strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, di antaranya melalui Kenaikan Anggaran Perubahan Pajak Daerah untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan BPHTB dengan cara mengintensifkan penerimaan Tahun 2016.

Untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2017, Salah satu Strategi yang akan di berlakukan adalah Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang saat ini sementara melaksanakan proses Pemetaan.

Selain itu, Strategi lainnya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Perubahan Tarif Retribusi Daerah untuk Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, No. 2 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya