header image
 

Catatan Pojok 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

ppk keuangan 2

PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. PPK merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD”. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mengatur PPK.

PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Penetapan PPK oleh kepala SKPD dalam rangka, kepala SKPD melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. Fungsi utama PPK SKPD adalah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, dan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Selain melaksanakan fungsi utama sebagai penatausahaan keuangan daerah, PPK mempunyai tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; (b) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; (c) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (d) melakukan verifikasi SPP; (e) menyiapkan SPM; (f) melakukan verifikasi harian atas penerimaan; (g) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

[Selanjutnya...]

IMG_20140908_103234Jakarta: Kepala dinas beserta 4 orang staf DPPKAD Kab. Gorontalo memenuhi undangan verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan daerah di Jakarta. Acara yang digelar oleh Dirjen Perimbangan Keuangan ini berlangsung selama satu hari ini (8/9) mengambil tempat di Aula Nusantara, Gedung Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat. Dalam pidato sambutannya, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah melalui wakilnya mengungkapkan bahwa salah satu tujuan penting diadakannya acara seperti ini adalah untuk menyelaraskan data keuangan milik pemerintah daerah yang sudah dikirimkan melalui aplikasi KOMANDAN SIKD (Komunikasi dan Manajemen Data Nasional). “Meski KOMANDAN SIKD sudah dikembangkan dan digunakan, namun verifikasi secara langsung dirasa tetap diperlukan agar tidak terjadi distorsi data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ungkap Lily Kuntratih, Kasubdit Data Keuangan Daerah selaku wakil dari Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah di hadapan 25 perwakilan pemkab/pemkot yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dari kedudukan, tugas dan wewenang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sebagaimana yang disajikan sebelumnya, jelas kedudukan, tugas dan wewenang kedua pejabat ini berbeda. PPTK lebih pada penyiapan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran, sedangkan tugas dan wewenang P2K lebih pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

[Selanjutnya...]

« Older Entries