header image
 

stuban kota banjar baruPemerintah kabupaten gorontalo kembali menggelar agenda rutin sidang majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi (MP-TGR) untuk ke-tujuh kalinya di bulan agustus tahun 2016. Sidang yang di gelar diruang sidang MP-TGR Kantor Bupati gorontalo, Jum’at (26/8) tersebut disaksikan langsung oleh Tim studi banding Pemerintah kota Banjar baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tim studi banding ini dipimpin langsung oleh Kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjar baru, Thalmi Hasani didampingi oleh Inspektur, syaifullah serta sejumlah staf baik dari Dppkad maupun Inspektorat Pemkot banjar Baru.

Kota yang dahulu dikenal sebagai kota administratif dan berdiri pada tanggal 20 April 1999 tersebut sengaja memilih Kabupaten gorontalo sebagai tempat untuk belajar sekaligus sharing terkait dengan MP-TGR, dengan dasar prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten gorontalo dalam melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

[Selanjutnya…]

FIX 1Menindaklanjuti surat Kepala kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo No. S-1456 / WPJ.16 / KP.02 /2016 tanggal 21 Juli 2016, Pemerintah kabupaten gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnestty)  dilingkungan instansi pemerintah, Senin (22/8) diruang Pola Kantor Bupati Gorontalo.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi oleh Assisten III, Ayuba S. Hida serta menghadirkan pemateri Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) limboto, Ismail Palinto.

Dalam sambutannya saat mengawali kegiatan sosialisasi, Bupati gorontalo menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh pemkab gorontalo khususnya para wajib pajak dalam rangka memberikan kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Selain itu, Nelson menambahkan bahwa pengampunan pajak ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten gorontalo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

[Selanjutnya…]

FIX 1Dalam mengelola dan menata barang-barang persediaan dikabupaten gorontalo, dibutuhkan satu aplikasi yang dapat mengontrol dan memaksimalkan persediaan barang di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat difungsikan dengan baik dan menunjang apa yang menjadi Tupoksi dari Pengurus Barang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yusran Lapananda, SH.MH saat membuka kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait dengan Pengelolaan Persediaan Barang dilantai II Ruang Pola Dppkad Kabupaten Gorontalo, Senin (22/8). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh staf bidang Aset dan Pengurus Barang dilingkungan Pemkab gorontalo tersebut menghadirkan Pemateri dari pemegang hak paten Aplikasi Persediaan CV. Alam Sejahtera Yogyakarta, Barda Hartana.

Dalam Sambutannya, Yusran lapananda menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Dppkad selain sebagai usaha untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan yang semestinya sesuai dengan aturan disusun mulai bulan Januari – Februari sebelum disampaikan pada Bulan Maret. Namun, bukan berarti Laporan keuangan disusun dibulan tersebut, karena menurut Yusran untuk mencapai sesuatu yang baik segalanya sudah harus di setting mulai sekarang agar nantinya apabila ada kekurangan tinggal dilengkapi.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya