header image
 

5555555Untuk Menyempurnakan Pengelenggaran pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang di tunjukkan dengan pengelolaan Keuangan yang akuntabel maka di butuhkan Aparatur pengelola keuangan yang memiliki integritas dalam bertugas dan professional dalam bekerja serta memelihara semangat dalam bertugas dalam mengelola keuangan daerah, maka perlu dilakukan pemberian Reward kepada Aparatur dan Mitra berprestasi Tahun 2015. Ini menjadi salah satu Dasar pelaksanaan Kegiatan Anugerah pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang di integrasikan dengan peresmian Kantor Probadut, Kantor Kas Daerah Online dan Kantor Pelayanan Dinas PPKAD, Jumat (27/5) bertempat Di Gedung Kasmat Lahay Limboto.

Kegiatan Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) Tahun 2015 ini di hadiri oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo M.Pd yang di dampingi  oleh Wakil Bupati Gorontalo, H. Fadli Hasan, ST. M.Si dan Perwakilan Direktur Utama PT. Bank Sulutgo serta beberapa unsur Muspida dan pejabat lainnya yang di undang secara khusus dalam pelaksanaan Kegiatan APKD Tahun 2015 tersebut.

Mengawali Kegiatan, dalam Laporannya, Ketua Panitia Kegiatan APKD yang sekaligus Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH.MH menyampaikan bahwa, kegiatan ini terselenggara atas dasar Keputusan Bupati Gorontalo No : 046/25/I/2016 tentang pembentukan Tim Penilai Pengelola Keuangan terbaik serta Keputusan Bupati No : 329/25/I/2016 tentang pemenang APKD terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015.

44444444Lebih Lanjut Yusran Menambahkan,  tujuan dari kegiatan ini di samping memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pengelola keuangan daerah terbaik atas prestasi dan karya dalam melaksanakan tugas sebgai bentuk kontribusinya terhadap peningkatan penyelenggarann pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo serta mendorong penciptaan suasana Penuh integritas, transaparansi, akuntabilitas serta prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Terkait dengan Peresmian Kantor PROBADUT, Kantor Kas daerah Online dan Kantor Pelayanan Dinas PPKAD, Yusran menjelaskan bahwa ke depan dengan adanya Kantor Kas Daerah Online, akan mempercepat proses pelayanan di Dinas PPKAD Sehingga Makna kata DUA JAM CAIR pada  Layanan Probadut akan berubah menjadi Prosedur Tepat, Berkas Lengkap, DUA MENIT CAIR, Tanpa Pungutan dan Tanpa Biaya.

Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa Kegiatan APKD ini merupakan agenda Rutin setiap tahun Pemerintah Kabupaten Gorontalo Melalui Dinas PPKAD. Anugerah Pengelolaan keuangan Daerah tahun ini adalah APKD yang keenam kalinya yang telah berlangsung sejak Tahun 2010.

[Selanjutnya…]

4Limboto – Sesuai dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hasil Keputusan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang pengamanan penerimaan atas APBD Perubahan dan untuk Mengoptimalkan Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2015, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Akhir Tim Peneliti Penjualan Kenderaan Dinas Operasional (KDO) Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Rapat yang di selenggarakan di Lantai II Ruang Pola Dppkad tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd Selaku Pejabat yang berwewenang dalam Pengelolaan BMD di dampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM dan Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda, SH. MH serta sejumlah Anggota Tim Peneliti dari unsur Inspektorat, Perhubungan, Bagian Umum, Bagian Hukum dan Polda Gorontalo.

Mengawali sambutannya, Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa  atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Pihaknya sangat Berterimakasih pada seluruh tim Peneliti yang sudah bekerja keras untuk bisa meneliti kenderaan Dinas yang akan di jual Baik dari Penelitian Data Administratif Maupun Penelitian Fisik.

Lebih Lanjut Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd menambahkan bahwa di sisi lain, Penjualan Kenderaan Dinas ini akan memberikan Dampak Positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo khususnya dalam segi Finansial. Sehingga Bupati Berharap, Kegiatan ini dapat terselenggaran dengan baik, Lancar & yang paling Penting adalah Sesuai dengan Aturan Yang berlaku.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kontrak barang dan jasa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengadaan Barang/Jasa di Desa”, yang terakhir membahas mengenai masa transisi pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengadaan barang/jasa di desa, berikut ini lanjutannya yang akan tata nilai pengadaan barang/jasa di desa dan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola.

B. Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan barang/jasa di Desa menganut 2 (dua) tata nilai pengadaan barang/jasa di Desa yaitu: 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lainnya.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya