header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

calculate ganti rugi

Banyak sudah pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dari berbagai daerah berkunjung dan melaksanakan studi banding sekaligus menyaksikan proses sidang tuntutan ganti rugi oleh MP-TGR (Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi) atas tata kelola keuangan daerah dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah melalui tuntutan ganti rugi atau TGR pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dari hasil diskusi dan pembicaraan dengan daerah-daerah yang melaksanakan studi banding, terdapat beberapa hal yang sering luput dari pertanyaan atau tanggapan dari peserta studi banding. Padahal hal ini adalah sesuatu yang saya anggap urgen untuk diketahui di dalam pelaksanaan sidang MP-TGR nanti di daerah masing-masing. Pertama, berkenaan dengan regulasi yang digunakan di dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi; Kedua, berkenaan dengan apa yang harus dibuktikan di dalam proses persidangan TGR. Kedua hal ini adalah sesuatu yang substantif untuk diketahui. Sehingga oleh karena itu maka di dalam catatan saya kali ini akan membahas kedua hal tersebut.

[Selanjutnya...]

stuban pulang pisauBupati Gorontalo David Bobihoe Akib kembali menerima Tim Studi Banding Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/10) di Ruang Pola Kantor Bupati. Kunjungan kerja tersebut antara lain untuk mengetahui dan melakukan studi terkait penyelenggaraan  pemerintahan terutama reformasi birokrasi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerapan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

[Selanjutnya...]

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang bank

Catatan saya kali ini merupakan catatan akhir dari tulisan mengenai “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.

(d) Pertanggungjawaban dan penyampaiannya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP). Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut: a) mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu; b) berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing; c) Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.

[Selanjutnya...]

« Older Entries