header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pengelolaan barang milik daerahAsal usul barang milik daerah? Barang milik daerah dapat berasal dari pembelian barang atas beban APBD atau perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya, diuraikan bahwa barang milik daerah meliputi: (a). barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau (b). barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan. Selain itu barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

[Selanjutnya…]

prognosis (2)Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 293 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Laporan Realisasi semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) Bulan Berikutnya. Dimana penyampaian Laporan tersebut kepada DPRD dan menteri dalam Negeri Paling Lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (11/7) menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya untuk tahun Anggaran 2016 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengaturan uang desa 2

Tepatnya pada tangggal 24 Juli 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan dan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ketentuan pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pernyataan penyesuaian mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya Lampiran Model Buku Administrasi Keuangan Desa diatur di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, “Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.”

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya