header image
 

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-2Pengurus Barang Pembantu.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pengurus Barang Pembantu sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Pengurus Barang Pembantu nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

[Selanjutnya…]

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parker 1Pengurus Barang Pengguna.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang (PPKD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

[Selanjutnya…]

fix-2Penghargaan demi penghargaan sudah banyak diraih oleh pemerintah kabupaten gorontalo dalam hal pengelolaan keuangan. Penghargaan ini lahir dari beberapa inovasi  pemkab gorontalo untuk menunjang bahkan mendukung program kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemkab gorontalo. Di antara begitu banyaknya inovasi tersebut, Trilogi Pengelolaan Keuangan yang menjadi daya Tarik tertinggi diantara daerah – daerah lain. Trilogi yang meliputi Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD), PROBADUT (Prosedur Tepat Berkas Lengap Dua Jam Cair Tanpa Pungutan dan Tanpa Biaya) serta Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi (MP-TGR) yang telah banyak menunjang pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Plus di Tahun Anggaran 2015.

Hal ini pun menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat untuk study di Kabupaten tertua di wilayah provinsi gorontalo ini. Kota yang berjarak 56 KM dari Kota Padang atau 25 KM dari Bandara Internasional Minangkabau ini memilih Kabupaten gorontalo dalam rangkaian studi komparasi terkait pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Layanan Probadut yang gaungnya sudah terdengar diseluruh wilayah Republik Indonesia.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya