header image
 

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

penginapan3

Sesuai amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBDTahun Anggaran 2015, Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas agar mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Adapun komponen satuan harga/biaya perjalanan dinas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, terdiri atas komponen: (1). uang harian, yang terdiri atas uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku); (2) biaya transportasi, yaitu a. tiket pesawat/kereta api/kapal laut/bus/mobil termasuk biaya transportasi dari ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Dalam arti, biaya transportasi untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; b. biaya atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; (3). biaya penginapan (akan dijelaskan selanjutnya); (4). uang representasi, hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II; dan (5). sewa kendaraan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi (vide Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015). Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

motor skpd

Dua aspek di dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas yaitu: (1) aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan (2) aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, satuan harga/biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati). Artinya, aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan (beschikking) atau Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sedangkan untuk aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan (regeling) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

departures

“Panik” (bingung) dan “galau” (ramai sekali/sibuk beramai-ramai). Panik dan galau, itulah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Memang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan telah diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, para pimpinan pemerintah daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pegawai tidak tetap benar-benar dibuat “panik dan galau”, terlebih para pimpinan dan anggota DPRD.

“Kepanikan dan kegalauan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang termuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2) Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3) Belanja Barang dan Jasa; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinastidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

[Selanjutnya…]

« Older Entries