header image
 

penyerahan LKPDSesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 102 ayat 1 dan Permendagri Nomor 13 Tahun  2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2013 tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun sebelumnya 3 bulan setelah tahun Anggaran 2014 berakhir. Pemerintah Kabupaten Gorontalo hari ini, senin (30/3) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib di dampingi Sekda Hadijah Tayeb para Asisten, Kadis PPKAD dan Inspektur berserta seluruh Pejabat dan Staf perwakilan Dinas PPKAD diterima langsung Kepala Perwakilan BPK RI Gorontalo Bingkros Hutabarat beserta jajarannya diaula BPK RI.

[Selanjutnya…]

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

plan

RKA-SKPD merupakan akronim dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan RKA-PPKD merupakan akronim dari Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebelumnya, di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belum dikenal RKA-PPKD yang ada hanyalah RKA-SKPD pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Perubahan RKA-SKPD pada SKPKD menjadi RKA-PPKD dikenal dan diatur nanti pada perubahan pasal 98 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai RKA-SKPD dan RKA-PPKD berikut ini pengertian dari RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 34 dan angka 34.a Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RKA-SKPD diartikan sebagai dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD, dan RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (Bendahara Umum Daerah). Dari pengertian ini, dipahami bahwa pada badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan ditetapkan sebagai SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) terdapat 2 (dua) RKA (Rencana Kerja Dan Anggaran) yaitu RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai PPKD.

[Selanjutnya…]

sidang MP TGRAgenda rutin sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) kembali digelar, Rabu (25/3) di Ruang Sidang Kantor Bupati Gorontalo. Sidang yang disaksikan langsung Tim Studi Komparasi dari Pemkab Polewali Mandar dan Bantul ini dipimpin langsung Oleh ketua Majelis MP-TGR Hadidjah U. Tayeb yang didampingi Wakil Ketua Manaf Dunggio dan Ayuba Hida Sekretaris/Penuntut Yusran Lapananda, Hen Restu, Astri Tuna, Roswaty Lasimpala, dan Sri Dewi Nani sebagai Anggota.

Sidang yang dibuka untuk umum kali ini khusus menyidangkan beberapa kasus lanjutan khusus mendengarkan keterangan saksi sebelum adanya putusan.

« Older Entries