Government Mobile Jilid II yang membawa pelayanan kepada masyarakat , rupanya telah banyak dicontohi oleh sejumlah daerah bahkan pemerintah pusat. GM yang dilaksanakan di Kecamatan Bilato ini , dimulai dengan pencanangannya yang dibuka langsung Bupati David Bobihoe Akib, jumat (25/02) kemarin.Pelaksanaan GM yang bakal digelar diseluruh kecamatan se-wilayah Kabupaten Gorontalo itu, dijadwalkan dari daerah terjauh. Bupati David Bobihoe Akib, dalam arahannya dalam apel perdana GM, Yang dipusatkan didesa totopo menjelaskan, Pelaksanaan GM merupakan refleksi sebuah komitmen Pemda dalam implementasi good governance dan clean-government. " Kita dinilai berhasil melakukan terobosan dengan memafaatkan GM untuk pelayanan prima, maka saat in GM pun telah menjadi icon nasional.

Jakarta-Kabupaten Gorontalo kembali memperoleh penghargaan dari Kementrian Keuangan RI sebagai daerah yang mampu mewujudkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas dalam perolehan opini WTP.
Penghargaan serta piagam tersebut di terima wakil Bupati Tonny Syam Yunus di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta pada senin (19/9) kemarin yang di serahkan oleh wakil Presiden Boediono. Usai menerima penghargaan, Wabup Tonny mengatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini merupakan upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam melaksanakan transparansi keuangan. Intinya, Laporan keuangan kami sesuai mekanisme dimana tertib dalam penggunaan anggaran.

Predikat WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Gorontalo untuk kedua kalinya menjadi daya tarik daerah lain untuk bertukar informasi tentang pengelolaan Keuangan. Senin (26/9) bertempat di ruang pola kantor Bupati Gorontalo, Assisten III Hen Restu  di dampingi Kepala Dinas PPKAD Kab.Gorontalo Yusran Lapananda Menerima tim studi banding dari DPPKAD Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang di pimpin langsung Sekretaris Dinas Ariyanto Diu.

Dalam rangka mendukung penyampaian Informasi Keuangan Daerah secara akurat dan relevan sesuai dengan PMK Nomor 04/PMK.07/2011 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SE-03/PK/2011 tentang penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (Komandan) SIKD.

Dalam rangka menunjang efektivitas sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan dinas PPKAD Kab.Gorontalo, Kamis (6/10) di gelar Sosialisasi SPIP bertempat di ruang Pola Kantor Bupati dengan Pemateri dari Satgas SPIP Kab.Gorontalo Arifin Suaib, ME di dampingi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PPKAD.
Mengawali sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi Kadis PPKAD Yusran Lapananda mengatakan Penerapan SPIP sebagaimana di amanatkan oleh PP 60 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efesien, transparan dan Akuntabel menjadi Fokus dari Pemerintah daerah. Beberapa kegiatan terkait SPIP di Kab.Gorontalo telah dilaksanakan sosialisasi SPIP bagi pimpinan SKPD dan Bendahara SKPD, Diklat anggota satgas SPIP sekaligus pengukuhan anggota satgas SPIP Kab.Gorontalo oleh Deputi IV Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iman Bastari serta diagnosa masalah implementasi  SPIP. "Secara umum penerapan SPIP di Kabupaten Gorontalo sudah masuk dalam lima daerah terbaik khusus pengelolaan SPIP se Indonesia ", tutur Yusran.  Namun begitu, lanjut Kadis PPKAD, secara rinci masih ada unsur-unsur dan sub unsur yang perlu disosialisasikan dan perlu untuk dilaksanakan di kalangan pegawai pada umumnya. "Oleh karena itu pada hari ini kita akan melaksanakan Sosialisasi SPIP khusus Dinas PPKAD, dan mudah-mudahan akan di ikuti oleh semua SKPD dilingkungan Pemkab Gorontalo" Katanya lagi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menuai prestasi hal ini di buktikan dengan penerapan SPIP yang masuk kategori 5 daerah terbaik se Indonesia dan juga sebagai daerah Percontohan penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda saat apel pagi Selasa 25/10 usai menerima pesan singkat via sms dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sosialisasi SPIP di lingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo secara Marathon terus di gelar, kali ini Satgas SPIP Kabupaten Gorontalo menggelar Sosialisasi pada Dinas Perhubungan Selasa (25/10), setelah beberapa hari sebelumnya melakukan sosialisasi yang sama di lima SKPD. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan dihadiri Seluruh Pejabat Eselon III, IV serta seluruh staf di lingkungan dinas Perhubungan.

Mendorong tercapainya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yangg transparan dan akuntabel sekaligus terciptanya good-governance di Kabupaten Gorontalo, BPK-RI Perwakilan Provinsi mulai melakukan E-Audit terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. Kegiatan itu diawali dengan laporan Tim Audit kepada Bupati Gorontalo oleh Wakil Ketua BPK-RI Provinsi Gorontalo Imam Rochmadi, Wakil Penanggung Jawab Hery Purwanto dan Pengendali Teknik BPK-RI Provinsi Gorontalo Joni Agung Priyanto.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan Bimbingan Teknis Simda Barang Milik Daerah dalam rangka Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data Aset daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rabu (11/2) di Aula Badan Kepegawaiaan Daerah Kab.Gorontalo. Bimtek yang di agendakan selama empat hari kedepan di ikuti oleh semua Pengurus barang (Operator Simda BMD) seluruh Sekolah, Puskesmas, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan  seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kab.Gorontalo.

David : Ini Komitmen Pemerintah Penuhi Kesejahteraan Rakyat
Senin kemarin (21/11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar sidang Paripurna Pertama dalam rangka membahas lima rancangan Peraturan Daerah yang telah di ajukan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, Diantaanya 3 Ranperda. 3 Ranperda tersebut diantaranya Retribusi daerah, Ranperda tentang restrukturisasi dan revitalisasi organisasi perangkat daerah dan tentunya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun 2012.

untuk menciptakan efisiensi pengelolaan pajak ke kas negara khususnya di Kabupaten Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo melalui Kantor Perpajakan Limboto menggelar Penyuluhan Perpajakan kepada seluruh bendaharawan penerimaan dan pengeluaran dilingkup Pemkab Gorontalo, Rabu (23/11). Kegiatan yang berlangsung di gedung Kasmat Lahay dibuka langsung sekretaris Daerah Hadidjah Tayeb.

Terkait rencana pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi di Aula Quality Hotel Gorontalo, Senin (28/11/2011). Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini anggota Komisi XI DPR RI, Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kepala KPP Pratama Gorontalo yang diwakili Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo, Notaris, LSM, Unsur Perbankan serta staf DPPKAD khusus membidangi Pajak dan Pendapatan.

Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yusran Lapananda, Selasa (6/12) membuka acara Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah bagi seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bertempat di gedung Kasmat Lahay dengan pemateri dari Dinas PPKAD.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo kembali melahirkan inovasi di bidang Aset, hal ini di katakan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda di sela-sela pembukaan Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah yang di rangkaikan dengan Pencanangan Pelabelan khusus barang milik daerah.
 

Bertambahnya komponen laporan keuangan yang harus disusun dan berubahnya basis akuntansi yang digunakan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan,  Hal Tersebut disampaikan Sekda. Kamis (5/1) bertempat di gedung Kasmat Lahay.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Yusran Lapananda,SH,MH mengatakan kegiatan Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2011 (APKD) yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penghargaan Kepada SKPD, Sekolah, para Pegawai/Pejabat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk kedua kalinya, menggelar Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan slogan "Selamanya Wajar Tanpa Pengecualian", Bukti, komitmen menjadikan Kabupaten Gorontalo terbaik di bagian pengelolaan keuangan, setelah empat kali meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terakhir dua kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4 Kali WDP, 2 Kali WTP, Kini Kejar WTP Ke-3
"Kita ingin senantiasa mengangkat dan mempublikasikan siapapun yang melakukan hal-hal yang teraik yang pantas menjadi aspirasi dan teladan bagi yang lainnya. Agar setiap aparatur, tidak ragu dalam berprestasi, tetapi tetap ketaatan pada aturan dan ketentuan yang berlaku," Ungkap Bupati Kabupaten Gorontalo David Bobihoe Akib di tengah sambutannnya saat membuka Abugerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang ke dua kalinya untuk periode tahun 2011 selasa (17/1).

Predikat WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Gorontalo untuk kedua kalinya menjadi daya tarik daerah lain untuk bertukar informasi tentang pengelolaan Keuangan. Rabu (18/01) bertempat di ruang Kerjanya  Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda,SH,MH di dampingi Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Menerima tim studi banding dari DPPKAD Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang di pimpin langsung Kepala Dinas Drs.Hi. Armelli Mendri,Ak.

 Bimbingan Teknis seperti ini dilakukan setiap tahun dan ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Dua kali Bimtek ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan alhamdulillah menghasilkan opini WTP dari BPK RI insya Allah WTP ketiga dapat kita raih kembali.

"Salah satu prinsip Good Governance adalah akuntabilitas keuangan, implementasi prinsip Akuntabilitas keuangan adalahpenyajian laporan keuangan secara baik dalam penyampaian Laporan Keuangan. Ada dua aspek tertinggi yang menjadi kriteria pemberian opini BPK RI yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) dan kecukupan pengungkapan", Ungkap Bupati Kabupaten Gorontalo David Bobihoe Akib dalam sambutannya membuka acara Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan Berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Sabtu (21/01) Ballroom hotel Aryaduta Manado.

DPPKAD Road Show ke Seluruh SKPD
Dalam rangka memberi pemahaman lebih mengenai sistem pengelolaan keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yusran Lapananda sosialisasi Layanan sistem pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Rabu (25/1).
Dihadapan Seluruh Pegawai BP4K Yusran mengatakan upaya Membumikan WTP di Kabupaten Gorontalo, bukan saja untuk mengejar penghargaan ataupun anggaran dari pemerintah pusat tetapi bagaimana WTP menjadi bagian dari hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Bukan Saja hanya milik dinas PPKAD tetapi milik seluruh satuan kerja yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Diperolehnya opini WTP bukanlah hal yang mudah, Empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dari Tahun 2005 sampai Tahun 2008, hingga akhirnya di tahun 2009 dan 2010 diraihlah Opini Tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Komitmen Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo untuk senantiasa memelihara tradisi berprestasi kembali dibuktikan. Sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 koordinator Wilayah Pemerintah kabupaten Gorontalo telah merampungkan penyusunan laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan pada hari Rabu (18/01) Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 tersebut telah diserahkan ke pihak Kantor wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan negara Provinsi Gorontalo. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda ketika di temui diruang kerjanya.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Gorontalo mulai melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2011. Audit pendahuluan yang akan dilaksanakan selama 25 hari tersebut diawali dengan entry meeting BPK dengan Sekda yang di dampingi Asisten, dan Sekretaris serta Kepala Bidang Dinas PPKAD di ruang kerja sekretaris Daerah, Rabu (22/02).

Dalam rangka sinergitas tentang hal pengelolaan keuangan dan Aset daerah, Kepala Dinas PPKAD melalui Kepala Bidang Aset Arifin Suaib, ME baru-baru ini menerima kunjungan dari DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Dijelaskannya, kunjungan yang dipimpin langsung kepala Seksi Administrasi Aset khusus mendiskusikan tentang Sensus Barang Milik Daerah, dimana Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2011 lalu telah sukses melaksanakan sensus BMD.

 Tim studi banding Kabupaten Barru Sulsel lebih jauh mendalami sistem pengelolaan keuangan dan Aset di DPPKAD Kabupaten Gorontalo, Selasa (06/3). Hal tersebut sebagai tindak lanjut pemaparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Hadidjah U.Tayeb sehari sebelumnya di ruang Pola Kantor Bupati.
Study Komparatif tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru di DPPKAD Kabgor dipimpin langsung oleh Sekda Barru Ir.Hi Nasarudin,M.Si didampingi Kepala Inspektorat Barru Jalaludin Made. "Kami berharap setiap daerah yang berkunjung mendalami pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo sekembalinya bisa beroleh Opini WTP", Ungkap Kadis DPPKAD Yusran Lapananda yang secara terbuka menyampaikan seluk beluk penyelenggaran dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo.

Predikat yang disandang oleh Kabupaten Gorontalo yang diberikan BPK RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut menjadikan kabupaten gorontalo menjadi sasaran studi banding dari berbagai daerah di Indonesia.

Berhasil dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menghantarkan Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo masuk dalam lima daerah terbaik se Indonesia sebagai Pilot Project Penerapan SPIP. Hal tersebut mengundang daerah-daerah lain untuk mengetahui lebih jauh tentang proses penerapan SPIP di Kabupaten Gorontalo. Dalam menyiapkan strategi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, serta pembentukan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Inspektorat Kabupaten Bomsel Drs.Sjamsul Badu melaksanakan study Kompratif tentang SPIP diKabupaten Gorontalo dan langsung diterima Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Drs.Astri Tuna, Senin (5/3) kemarin .

Setelah beberapa pekan berkutat dengan penyusunan Laporan Keuangan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited untuk di review kembali oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk di audit lebih lanjut. Review Inspektorat terhadap LKPD Ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan tersebut oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapanda kepada tim Review Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang di pimpin Yahya A.Harun,M.si di ruang kerja Kadis PPKAD, Selasa (20/03).

Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang telah berhasil dicapai oleh Kabupaten Gorontalo untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 dan 2010 serta  komitmen dari Bupati Gorontalo untuk selamanya mempertahankan WTP, Kadis PPKAD dalam kesempatan itu mengatakan Inspektorat GOrontalo harus lebih serius dalam pelaksanaan review laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK RI Perwakilan Gorontalo akhir bulan maret ini. "Diharapkan pelaksanaan Review Laporan Keuangan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu, berbekal dengan pengalaman dan hasil pencapaian ditahun-tahun sebelumnya", Jelas Yusran.

Opini WTP yang diraih Kabupaten Gorontalo secara berturut menjadi acuan daerah-daerah lain berkunjung untuk Sharing ataupun study tentang pengelolaan Keuangan dan Aset di DPPKAD Kab.Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan tim study Komparatif dari Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKAD Hi.Herman SE,MT beserta jajarannya dan didampingi Badan Anggaran DPRD Kepulauan Meranti M.Jufri dan Taufiqurahman. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPPKAD Kabupaten Gorontalo Susi Dwiwahyuni didampingi Kepala-kepala Bidang DPPKAD Kab.Gorontalo, selasa (20/03) diruang kerja Kadis DPPKAD.

Dalam Pertemuan itu sekretaris DPPKAD mengungkapkan bahwa semenjak diraihnya Opini WTP dari BPK RI untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2009 dan 2010, DPPKAD kab.Gorontalo telah banyak menerima kunjungan dari daerah-daerah lain. Study yang dilaksanakan daerah-daerah tersebut berbeda-beda diantaranya tentang Proses pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR, Pengelolaan Aset, Proses Penganggaran sampai pada penerapan Reward bagi pengelola keuangan dan mitra pengelola keuangan terbaik yang dikemas (APKD). Lebih lanjut Sekretaris DPPKAD mengucapkan permohonan maaf dari Kepala DInas PPKAD yang belum dapat menghadiri pertemuan tersebut.

Kegiatan yang bertujuan merangsang partisipasi aparat terhadap lancarnya pembangunan menjadi suatu kewajiban penting Untuk itu para bendaharawan perlu mendapatkan pengetahuan dan penyegaran tentang peraturan perpajakan yang baru. Hal tersebut di ungkapkan Kadis PPKAD pada pembukaan acara Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun Pajak 2011, Rabu (21/03). Kegiatan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati dihadiri seluruh Bendahara SKPD dilingkup Pemkab Gorontalo dengan Pemateri dari Kantor Perpajakan Limboto.

DPPKAD Kabupaten Gorontalo terima kunjungan Pemkab Kubu raya
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Sekretaris Dinas Susi Dwiwahyuni,SH Kamis (15/03) pekan kemarin menerima tim study  komparatif dari DPPKAD Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Yusran Anizam,S.Sos,M.Si. Kunjungan daerah dengan potensi hasil pertanian dan perkebunan yang subur itu sebagai tindak lanjut dari Pemaparan Bupati Gorontalo yang diwakili Sekretaris Daerah Hadidjah U.Tayeb tentang tatacara pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR yang diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Selain hal tersebut beberapa faktor lain yang menjadi tujuan dari kunjungan tersebut diantaranya Pengelolaan Aset Daerah dan media penyampaian informasi pengelolaan keuangan.

Untuk menindak lanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menggelar Sidang Majelis Pertimbangan TP TGR pada Selasa (27/03)di ruang pola kantor Bupati Gorontalo, Sidang Majelis TP TGR tahap pertama tersebut merupakan sidang perdana untuk periode tahun 2012 yang mengundang 98 orang tertuntut yang melibatkan sejumlah aparat Pegawai Negeri Sipil, Anggota Legislatif dan beberapa mantan anggota legislatif.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar Diseminasi Penilaian Resiko oleh BPKP Perwakilan Gorontalo, selasa (27/03) diruang pola kantor Bupati Gorontalo. Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan DPPKAD. Diseminasi sebagai bentuk penyebarluasan pengetahuan ataupun pemikiran khususnya Penilaian Resiko. "kegiatan ini sangat penting bagi kami dilingkungan DPPKAD karena keseluruhan bidang yang ada di DPPKAD mempunyai resiko yang sangat besar bisa terjadi", ungkap Kadis PPKAD Yusran Lapananda ketika membuka acara tersebut.

Dari Tahun-ketahun Pemkab Gorontalo selalu melakukan penataan pengelolaan keuangan untuk senantiasa memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan butuh kehati-hatian dan ketilitian penuh. Hal tersebut diungkapkan Bupati David Bobihoe Akib saat penyerahan LKPD tahun 2011 secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Gorontalo Efdinal Selasa (30/3) di aula kantor BPK RI.

Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara dengan menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pajak Pratama Selasa (30/3). Bupati yang didampingi Wakil Bupati Tony Yunus, Sekda, Assisten dan sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo itu diterima langsung oleh kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo N. Marolop beserta jajarannya. Dalam sambutannya Bupati mengatakan penyampaian SPT tahunan merupakan sebuah kewajiban setiap warga Negara mengingat pentingnya Pajak dalam pembangunan. "Sebagai Pejabat yang menerima gaji dari uang negara langsung dipotong, sehingga kewajiban-kewajiban sebagai wajib pajak langsung dipenuhi" kata David. Ia kemudian menghimbau seluruh jajaran Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengambilan sumpah Sekaligus pelantikan pejabat eselon  IV di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo kembali di gelar. Disaksikan langsung seluruh pejabat dan staf dilingkungan dinas PPKAD, Pejabat baru di kukuhkan oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda dan di ambil sumpahnya oleh Rohaniawan Senin (09/04) bertempat di Ruang kerja Kepala Dinas.
Pejabat eselon yang dilantik dan diambil sumpahnya berjumlah 5 orang, diantaranya Hayun Koem; yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Penyusunan Program diangkat menjadi Kepala Seksi Pajak, Yunida Dewi Rahmawaty, SE,MM diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; Marlen Potale, SE menggantikan Syarifudin Mada,SE sebagai Plt Kepala Seksi Pembiayaan yang kini menjabat Plt.Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Serta Haryanto Manan sebagai Plt.Kepala seksi Anggran dan Verifikasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo  mulai melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2011. Audit yang akan dilaksanakan selama 30 hari tersebut ditandai dengan penyampaian surat tugas tim audit BPK oleh Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Efdinal kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib Selasa (10/4) bertempat diruang kerja Bupati Gorontalo.
Bupati David Bobihoe Akib yang didampingi Sekda, Asisten dan sejumlah pimpinan SKPD menyambut baik kedatangan tim audit BPK RI Perwakilan Gorontalo. Pada kesempatan itu pula Bupati mengatakan Pemda Kabupaten Gorontalo selama ini berupaya untuk tetap mendukung semua program yang dijalankan oleh Badan pemeriksa Keuangan dengan melibatkan seluruh staf yang ada, sehingga sebelum tim datang kami telah melakukan pembinaan-pembinaan dalam pengelolaan keuangan baik dari SKPD sampai pada tingkat Desa. 

Upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus menggaungkan selamanya opini Wajar Tanpa Pengecualian, beberapa waktu lalu Disela-sela apel pagi ditandai dengan penyematan Pin berlogo selamanya WTP dilingkungan Dinas PPKAD Kabupaten GOrontalo. Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda mengatakan pemasangan PIN selamanya WTP diawali dari Dinas PPKAD kemudian selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh pengelola keuangan daerah di kabupaten gorontalo sebagai upaya menanamkan Opini WTP bukan hanya sekedar simbol  tapi dalam jiwa dan kehidupan semua pengelola keuangan daerah di lingkungan pemkab gorontalo.

Kunjungan Tim dari Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan diterima Bupati Gorontalo diruang kerjanya Senin (16/04) kemarin. Pertemuan itu juga dilanjutkan di Ruang Pola Kantor Bupati Gorontalo yang turut disaksikan seluruh pimpinan SKPD dan Satgas SPIP dari seluruh satuan kerja. Aisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah, Guntur Imam Nofianto selaku ketua tim menyampaikan kunjungan kerja itu untuk mengumpul data dan informasi di Kabupaten Gorontalo mengenai tata kelola pemerintahan.

Predikat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Gorontalo pada Tahun 2009 dan 2010 kembali menjadi daya tarik bagi pemerintah Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk bertukar Informasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Gorontalo. Rombongan kunjungan kerja studi pengembangan wawasan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Drs.H.Fahmi Masiara,MH di terima langsung Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib, Rabu (18/04) diruang pola kantor Bupati.

Terkait dengan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 Oleh BPK RI Perwakilan gorontalo. Pemda Kabupaten gorontalo melalui Dinas PPKAD melakukan apel kendraan Dinas Operasional baik roda dua, roda empat dan roda enam yang menjadi asset daerah. Kegiatan berlangsung, Senin (23/4), di halaman Kantor Bupati dan dihadiri oleh tim Audit BPK RI yang langsung memverifikasi kendraan tersebut.

Predikat tertinggi dalam hal pengelolaan keuangan disandang oleh Kabupaten Gorontalo yang diberikan BPK RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut terus menjadikan kab.GOrontalo menjadi sasaran studi banding dari berbagai daerah di Indonesia. Kamis (26/4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kembali mendapat kunjungan dari Kabupaten Jayawijaya. Daerah jauh dari sebelah timur Nusantara itu tertarik dengan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gorontalo khususnya Pelaksanaan Sidang Majelis TP TGR dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penerimaan pajak triwulan pertama 2012 Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan hingga 20 persen, yang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu hanya mencapai 18 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PPKAD melalui Kabid Pendapatan Fony R. Tapa ketika ditemui di ruang kerjanya.
"Dalam rupiah, realisasi penerimaan pajak hingga triwulan pertama 2012 mencapai Rp 6.749.920.745 atau setara 20,09 % dari target sebesar Rp.33.595.195.586.- Penerimaan pajak pada awal tahun biasanya masih rendah," kata Fony.

Keberhasilan dan inovasi yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan dan keuangan, khususnya melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pembentukan majelis pertimbangan TP-TGR, kembali mengundang apresiasi dari pemerintah daerah lainnya. Terbukti, pemerintah kabupaten Cianjur yang dipimpin Staf ahli Pembangunan Tedy Artiawan, Staf Ahli Pemerintahan, staf ahli kemasyarakatan & SDM serta staf ahli Bidang Ekonomi melakukan studi banding ke pemerintah kabupaten Gorontalo, yang diterima langsung oleh kepala Dppkad kabupaten Gorontalo Yusran Lapananda diruang kerjanya. Senin (07/05)

DPPKAD Hadirkan Seluruh Penegak Integritas

Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan secara transparan dan Akuntabel yang di dasari Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu telah menetapkan tanggal 10 sebagai hari penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hari ini selasa (09/05), sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut Pemerintah kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah menggelar acara dengan tema Jumpa Bersama Para Penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah. Acara yang berlangsung di aula DPPKAD dihadiri seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang SKPD yang dibuka langsung oleh Sekda Hadidjah U.Tayeb dan turut dihadiri tim BPK RI.

Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo mengakhiri audit LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011. Berakhirnya pemeriksaan oleh lembaga Negara itu  ditandai dengan penyampaian Dokumen atas temuan tim BPK oleh Ketua tim Audit Bambang Setiawan,SE,Ak yang didampingi rekan se timnya Imam Rochmadi,SE dan Panji Perdana,A.Md kepada Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib bertempat diruang kerja Bupati Gorontalo Rabu (09/5).

Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Drs. Julius Lawotan, memberikan apresiasi atas keberhasilan semua program Pemerintah Kabupaten Gorontalo lebih khusus dalam pengelolaan keuangan daerah yang sukses mempertahankan opini WTP dari BPK RI dua kali berturut. Hal tersebut terungkap setelah Panglima PNS dari Kabupaten Nagekeo itu menyimak strategi dan inovasi pemerintah Kabupaten Gorontalo yang disampaikan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda, Senin (21/05) diruang pola Kantor Bupati Gorontalo.
Menurut Julius, strategi yang disampaikan itu telah memberikan gambaran dan inspirasi akan sistem pengelolaan Keuangan yang akan diadaptasikan di Kabupaten Nagekeo khusus dalam pemberian Tambahan Penghasilan.

PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak perlu menunggu lama dalam penantian pembayaran gaji bulan ke-13. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai hari ini, Senin 11/6  sudah melakukan pencairan gaji 13 bagi PNS tersebut. Pencairan gaji 13 itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Dalam rangka menyatukan pemahaman dan pendapat tentang pengelolaan keuangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kembali menggelar kegiatan Jumpa Bersama Para Penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Senin (11/6) yang bertempat di gedung Kasmat Lahay. Kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap bulan ini juga sebagai ajang penyampaian seluruh laporan/dokumen keuangan masing-masing SKPD atas pertanggungjawaban seluruh kegiatan selama satu bulan.

Sebagai daerah pertama penginisiatif Sidang Majelis Pertimbangan TP TGR layaknya persidangan Pengadilan yang memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menekan nilai materialis kerugian daerah menjadi salah satu daya tarik daerah lain untuk mempelajari tata cara persidangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran tim studi komparatif dari Kabupaten Blitar dipimpin langsung Plt.Sekretaris Daerah yang juga menjabat Kepala Dinas PPKAD Drs. Palal Ali beserta rombongannya yang diterima langsung Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda jumat(15/6) diruang kerjanya.

Yusran Lapananda,SH,MH
Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Saat itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo sedang menerima kunjungan studi banding salah satu daerah dengan sasaran pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD. Di saat salah seorang anggota tim studi banding (Kepala DPPKAD) membaca baliho yang bertuliskan “Stop ajukan proposal bantuan sosial untuk semua kegiatan. APBD 2012 tidak menganggarkan bantuan sosial atau bantuan sosial nol”. Setelah membaca baliho ini beliau bertanya, “Pak bupati siap untuk tidak menjadi populis ya……….”, tanyanya kepada saya dengan serius. Memang pertanyaan itu sudah saya duga untuk ditanyakan. “Mau populis atau mau melanggar aturan?, Pak Bupati itu, kepatuhannya terhadap aturan sangat tinggi”. Jawab saya singkat, sambil saya jelaskan esensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabuten Gorontalo yang berkontribusi besar bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertempat di Pola kantor Bupati, Kamis (03/7), di gelar rapat Evaluasi  penerimaan PAD Triwulan II Periode 1 Juni s.d 29 Juni 2012 yang dipimpin langsung Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib. Rapat tersebut dihadiri Sekda Hadidjah Tayeb, Para Asisten dan Kepala-kepala SKPD terkait penerimaan PAD.

Para Guru PNS daerah Kabupaten Gorontalo hari ini patut berbahagia. Pemerintah pusat telah mentransfer dana ke Kas Daerah Pemkab Gorontalo sebesar 18 Milyar untuk pembayaran tambahan penghasilan kepada para guru PNS Daerah  dan tunjangan profesi guru triwulan II . Dengan rincian Dana tambahan penghasilan sebesar Rp. 1,3 miliar dan tunjangan profesi guru PNS Rp. 16,7 miliar.
 

Keberadaa Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dikabupaten Gorontalo sangat membantu dalam menyelamatkan keuangan daerah. Data yang ada menyebutkan, kurang lebih 6 milyar anggaran daerah yang akan diselamatkan, Sidang MP TP TGR mengharuskan aparat yang di TGR untuk mengembalikan dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang serta melalui proses pembahasan di DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (16/7) Pemkab Gorontalo akhirnya menyerahkan eks mall Limboto kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sebuah rapat yang dihadiri Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib bersama wakil Gubernur Idris Rahim yang disaksikan oleh ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Amin Mootalu dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marten Taha diruang Pola Kantor Bupati.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia para aparatur birokrat, maka pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo buat program Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Yayasan Patria Artha. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan pihak Yayasan Patria Artha berlangsung di Gedung Kasmat Lahay Limboto, Senin (3/9/2012).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kembali menerima kunjungan studi banding dari DPPKAD Kabupaten Buol yang diketuai Kepala Bidang Aset Yayan,S.Sos, yang bertujuan khusus mempelajari Sensus Barang Milik Daerah dalam rangka menindak lanjuti Permendagri 17 Tahun 2007. Rombongan tersebut di terima langsung Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda diruang Kerjanya, jumat (07/9).

Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan yayasan Patria Artha, tentang peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan daerah 3 september lalu, pemerintah Kabupaten Gorontalo  melalui Sekretaris Daerah Hadidjah  Tayeb menghimbau kepada seluruh Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat memberikan bantuan penuh atas pelaksaan dan penyelesaian inventarisasi aset, Barang Milik Daerah oleh Tim Inventarisasi termasuk pengurus barang pada masing-masing SKPD, Unit pelaksana teknis (UPT), serta unit Pemakai Barang (UPB).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali meraih prestasi dalam hal pengelolaan keuangan. Terbukti dengan penganugerahan Treasury Awards 2012, dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan oleh kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Gorontalo. Penghargaan ini sendiri diterima langsung oleh Sekkab Gorontalo Hadidjah U. Tayeb yang didampingi oleh Asisten Administrasi Astri Tuna, di Ball Room Magna Hotel Gorontalo, Kamis (20/9).

Berbagai Prestasi yang terukir dalam hal pengelolaan Keuangan terus membuat Pemerintah kabupaten Gorontalo tak luput dari pandangan daerah-daerah lain untuk bertukar informasi. Hal ini terungkap melalui Assisten Administrasi Kabupaten Polewali Mandar Sukirman SH,MM ketika memberikan apresiasi terhadap prestasi Kabupaten Gorontalo dalam hal pengelolaan Keuangan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kunjungan mereka tentang Penerapan Tunjangan Kinerja.

Setelah beberapa pekan sebelumnya melakukan pendataan sekaligus pemutakhiran data Aset daerah di seluruh satuan kerja yang mencakup SKPD, Puskesmas, dan sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten gorontalo, Selasa (02/10) di evaluasi. Rapat Evaluasi inventarisasi Barang Milik Daerah yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Gorontalo Pimpin Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yusran Lapananda.

Dalam penyempurnaan Inventarisasi sekaligus penginputan barang milik daerah harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selain didukung oleh sistem informasi yang akurat secara adminisratif juga harus didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang professional. Untuk menjadikan profesionalisme aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui dinas PPKAD Kab. Gorontalo melakukan Bimtek Lokakarya Pengimputan Data Barang Milik Daerah yang dikuti oleh seluruh pengurus barang SKPD se- Kabupaten Gorontalo yang kegiatannya berturut-turut dilaksanakan sejak senin (7/1) kemarin hingga 22 Januari mendatang di aula Dinas PPKAD Kab.Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini terus berupaya untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin, meskipun telah dua kali berturut meraih wtp dari BPK yang merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi ini bukan tujuan akhir melainkan bagaimana menjadikan pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo tertib Transparan dan akuntabel selamanya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan dukungan sistem  pemerintah daerah yang kuat. Hal itu diungkapkan Bupati Gorontalo David Bobihoe ketika membuka Pendidikan dan Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual DPPKAD Kabupaten Gorontalo bertempat di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Senin (14/1),  dengan menghadirkan Nara Sumber Bapak Edward U.P Nainggolan yang merupakan wakil ketua merangkap anggota kelompok kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diikuti peserta dari staf DPPKAD serta PPK dari beberapa SKPD di Kabupaten Gorontalo.

Setelah mengikuti pelatihan selama 5 hari berturut yaitu sejak tanggal 14 hingga 18 Januari 2013, akhirnya Diklat yang dikemas dalam Pelatihan Kantor Sendiri tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yusran Lapananda, jumat (18/1). Penutupan dilaksanakan Usai Narasumber kedua yang juga merupakan anggota kelompok kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Hamim Mustofa,Ak menyampaikan materinya terakhirnya.

Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kabupaten GOrontalo menggelar Anugerah Pengelolaan keuangan Daerah 2012 yang digelar, kamis (31/1) kemarin digedung Kasmat Lahay. Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda dalam sambutannya mengatakan tujuan dari APKD ini adalah memberi Apresiasi kepada para pengelola keuangan daerah terbaik atas prestasi dan karya dalam melaksanakan tugas sebagai bentuk kontribusinya terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, mempublikasikan prestasi kreasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi inspirasi dan telada bagi sesama pengelola keuangan daerah, meningkatkan motivasi secara keseluruhan untuk melembagakan budaya berprestasi dan berkreasi secara cerdas dan inovatif serta taat azas dalam pelaksanaan tugas poko dan fungsi seluruh elemen pengelola keuangan daerah. Yusran juga melaporkan, Adapun kategori penilaian ada 9 kategori yakni kategori mitra pengelola keuangan daerah terbaik, yakni lembaga atau perorangan yang tidak memangku jabatan terkait langsung dengan pengelolaan keuangan tetapi menunjukkan integritas atau memiliki kontirbusi dan dukungan nyata terhadap pengelola keuangan daerah, Kategori Desa Pengelola keuangan terbaik, pengurus Barang terbaik, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terbaik, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan SKPD tebaik.

Dihadiri Kepala Daerah Se- Sulawesi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib bersama Wakil Bupati Tony Junus dan jajarannya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dan menjadi pemateri seminar strategi pencegahan korupsi di Ballroom Hotel Sahid Makasar dan di buka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili staf Ahli Gubernur Drs. Sidik Salam, MM. Jumat (15/3).
Ketua Yayasan Patria Artha Bastian Lubis mengatakan, seminar ini tidak lain adalah peningkatan kompetensi dibidang manajerial keuangan aparatur pemerintah daerah, guna meminimalkan terjadinya korupsi.

Pemerintah daerah di era otonomi daerah dituntut mengelola pemerintahannya secara baik. Tuntutan itu yang lebih popular diistilahkan dengan GOod Governance dan clean Government. Hal ini yang membuat pemerintah Kabupaten Gorontalo pun terus melakukan pembenahan dari segi keuangan, bila dibulan januari kemarin para bendahara yang di bekali tentang pengelolaan keuangan, kini gilirin kepala SKPD dan camat yang ditempah tentang manajerial keuangan dan dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib di Malino Room Hotel Sahid Jaya Makasar, Jumat (15/3).
Yang ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada wakil peserta yang disematkan oleh Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Junus kepada Kepala BKD Roswaty Lasimpala dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Awaludin Pauweni dan Camat Tilango Azis K. Hasan.

Disela-sela keseharian tugas Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo yang ekstra aktif, Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda menyempatkan waktu membentuk kepengurusan Mesjid yang berada di lingkungan sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin  (11/03) pekan lalu. Dalam pembentukan tersebut diawali dengan penetapan nama Mesjid yang kemudian ditetapkan dengan Mesjid An Nazaha yang berarti "Integritas". Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan akurasi dari tindakan seseorang. "Nama tersebut diambil dalam rangka lebih meningkatkan akhlak dan prilaku sekaligus lebih mempererat silaturahim khusus pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan masyarakat pada umumnya,"ungkap Yusran.

Dibuka Langsung oleh Bupati dan Disaksikan Empat Daerah Ditahun 2013 ini, pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk pertama kalinya di tahun 2013 dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib. Pada sidang kali ini tercatat sedikitnya 245 tertuntut yang disidangkan di ruang pola kantor Bupati Gorontalo, Selasa (26/3).
Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo DR. Manaf Dunggio mengatakan pelaksanaan sidang tersebut merupakan sidang yang keduabelas kalinya sejak dibentuk pada tahun 2010 silam. Hingga saat ini kerugian negara yang telah dikembalikan dari pelaksanaan Majelis TP-TGR sebesar Rp. 6,3 Milyar.

Setelah dirampungkan akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2012 diserahkan wakil Bupati Tonny S. Junus kepada Kepala Perwakilan BPK RI Gorontalo Andi K. Lologau, Rabu (27/3), diaula kantor BPK RI Perwakilan Gorontalo.

Sebanyak 30 buah Note Book/Laptop dengan berbagai merk dan tipe dari tahun 2006 hingga 2013 yang tercatat sebagai Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gorontalo, di Apel Jumat (19/4). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula DPKKAD tersebut terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo.

Setelah Kabupaten Fak-fak melirik pelaksanaan TP TTGR pada Rabu 17 April pekan lalu, kini giliran Kabupaten Halmahera Timur yang datang ikut belajar terkait pelaksanaan Majelis TP TGR untuk mempelajari tata cara persidangan dan dalam menekan nilai materialis kerugian Daerah. Kehadiran tim studi komparatif dari Kabupaten Halmahera Timur yang berjumlah 9 orang tersebut diketuai sekretaris daerah Muhamad Luthfi. Tim Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda setelah sebelumnya diterima langsung oleh sekretaris Daerah Hadidjah Tayeb, Senin (22/04).

Penantian Panjang PNS Kabupaten Gorontalo terkait Kabar kenaikan Gaji PNS tahun 2013 sebesar lebih kurang 7,5 % akhirnya terjawab sudah. Setelah terbitnya PP No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 April 2013 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta telah diUndangkan Oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin. Untuk Pembayaran kenaikan gaji PNS di lingkungan Kab.Gorontalo mulai dibayarkan pada bulan Mei 2013 dan menyusul Pembayaran Selisihnya juga pada bulan mei yang akan dirapelkan sejak Januari sampai dengan april 2013, Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PPKAD YUsran Lapananda disela-sela aktivitasnya.

Untuk mewujudkan sistem Pengelolaan keuangan yang Akuntabel dan Profesional, Bupati Gorontalo menyambut baik penyampaian hasil Evaluasi Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Utamanya menyangkut data  Kepemilikan Aset daerah di kabupaten Gorontalo. Dalam Tatap muka yang berlangsung di ruang kerja Bupati, Senin (6/5) kemarin, Kepala Perwakilan BPK Ri Provinsi Gorontalo Andi K. Lologau menyampaikan tata cara pencatatan Aset milik daerah.